Bupati James Dilaporkan Ke Komnas HAM, Fraksi PKB : Siap Lindungi PNS, Kades dan BPD dari Ancaman Bupati

Foto : Alebert Hama(kiri) P Siagian (Kanan), Ist

Jakarta,LIRATV– Fraksi PKB resmi melaporkan Bupati Halmahera Barat Maluku Utara James uang ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta Pusat.
Laporan yang dilayangkan oleh Ketua Fraksi PKB Albert Hama melalui pesan aplikasi Whatsapp (Jumat 2/022024) erkait Bupati Ciamis yang diduga intimidasi PNS, kepala desa serta BPD.

Dalam isi laporan tersebut ada 5 poin yang disebutkan diantaranya sebagai berikut.

1. Bahwa saat ini inspektorat Halmahera Barat sedang melakukan pemeriksaan terhadap dana desa dan targetnya adalah wajib temuan sehingga para kepala desa takut dan harus mengikuti arah politik Bupati
2. Para ASN diancam pindah ke tempat yang jauh dan akan Non Job kepada mereka yang memiliki jabatan

3. LHP BPK Tahun 2022 yang seharusnya diserahkan kepada kepala desa pada bulan November tahun 2023 diulur Sampai Akhir bulan Januari barulah diserahkan sehingga menjadi bahan untuk menakut-nakutin kepala desa.

4. Intervensi pencairan anggaran di keuangan Halbar hanya dicairkan kepada orang-orang tertentu yang bisa diajak kerjasama dengan partai penguasa terlebih khusus istri Bupati yang juga adalah caleg provinsi dari partai Demokrat dan adik kandung bupati yang saat ini mengikuti caleg Kabupaten dari Partai Demokrat.

5. Pembagian BLT dan kartu sehat dilaksanakan menjelang Pemilu

“Kami mohon KomnasHAM melakukan langkah-langkah pencegahan karena hal ini sangat melanggar hak asasi manusia, demikian disampaikan untuk menjadi perhatian KomnasHAM,” kata Albert Hama. (dilansir juga dari falanusantara(.)id

Albert juga selaku ketua bidang Pemuda pelajar, mahasiswa DPP persatuan alumni GMNI serta ketua umum forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (Forkamsi) ini menghimbau kepada para PNS pemdas dan BPD agar tidak takut terhadap tekanan penguasa.

“Dengan segala upaya saya siap mengamankan Bapak Ibu dalam ancaman apapun termasuk siap mengamankan jika ada gertakan dari penguasa akan melaporkan Bapak Ibu Kepala Desa ke aparat penegak hukum,’ tegasnya.

Sementara komisioner pengkajian dan penelitian Komnas HAM saurlin P Siagian ketika dikonfirmasi melalui pesan Wa, mengaku bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Albert Hama.(Bar)

“,”udah diterima laporan dan sedang dianalisis bidang pengkajian ungkapnya.(Bar/Red)