Jakarta, LiraTV.id – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyepakati apa yang disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jenderal (Purn) Andika Perkasa terkait kekerasan pendukungnya oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah.
Dimana sebelumnya, Andika tak sepakat jika disebut ada kesalahpahaman, melainkan menduga memang ada penyerangan berdasarkan video yang beredar.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Andika Perkasa itu sudah senafas dengan kami, karena kita melihat kebenaran pasti akan terungkap. Bagaimana ada kekhawatiran yang berlebihan dari mereka yang mendukung Pak Prabowo terhadap pasangan Pak Ganjar-Prof Mahfud MD,” kata Hasto dalam konferensi pers sambut tahun 2024 di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (2/1).
Sekretaris TKN Ganjar-Mahfud ini mengutuk apa yang terjadi di Boyolali dan kekerasan terhadap Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) Muhandi Mawanto.
“Inilah yang kami kutuk. Demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang baik. Tidak bisa demokrasi didasarkan pada nilai-nilai “etik ndasmu’, tidak bisa. Tetapi harus didasarkan pada kebenaran di dalam nurani itu,” ungkap Hasto.
Dia pun melihat sisi kemanusiaan dari sosok Ganjar Pranowo yang ditemani istrinya Siti Atikoh untuk menengok relawannya yang mengalami kekerasan tersebut. Hasto pun berharap, tak ada kejadian serupa terlebih di Pemilu 2024 ini.
“Kami berharap hal itu menjadi pelajaran kita yang terbaik. Tidak boleh terjadi lagi aparat TNI-Polri, dan aparat Presiden. Negara harus, harus, haruslah netral, terlebih Panglima TNI dan Kapolri juga sudah menandatangani deklarasi damai pakta integritas terhadap satu kesatuan antara pernyataan dan perbuatan,” ungkap Hasto.
“Ini yang kami harapkan, sehingga dengan rekam jejak sejarah TNI dan Polri yang luar biasa, kami percaya sebagai institusi akan netral, hanya ada oknum-oknum yang memiliki loyalitas buta,” sambungnya.
Sementara, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDIP, Paskaria Tombi mengatakan, untuk kasus di Boyolali pelakunya telah ditahan. Sehingga meminta proses hukumnya berjalan transparan dan tuntas.
“Kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat memproses hukum kepada para pelaku secara transparan,” jelas dia.
Paskaria juga meminta, apapun segala bentuk kekerasan sama sekali tidak dapat dibenarkan.
“Kami percaya setiap kekerasan atas dasar apapun, itu tidak dapat dibenarkan,” kata Paskaria.
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
