Merasa Miris Menyikapi Permenaker No.2 Tahun 2022 Begini Pemaparan Solusi dari ARUN

[Foto: Tampak Suasana saat Diskusi Publik yang Bertema Tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, di Jakarta, Ist]

Jakarta|LIRATV– Seminar nasional yang bernafaskan ‘Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat’ Para tokoh dari berbagai kalangan sepakat bersama untuk menolak Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 ihwal Jaminan Hari Tua (JHT), karena diyakini merugikan bagi rakyat, utamanya buruh dan tenaga kerja.

Acara diskusi publik yang dikemas dengan sesi tanya jawab yang di isi oleh beberapa narasumber/panelis diantaranya, Fuad Abdilah Selaku Ketua KOTI (Komando Inti MahaTidana), Bandung, Iin Solihin selaku Ketua ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara), Vian Oldies Selaku ketua bid.Seni & Budaya DPP KPRI-1 terlihat antusias mengungkap keburukan Permenaker Nomor 2 tahun 2022 ini.

Berdasarkan pantauan, menariknya di acara diskusi publik ini. Seperti yang dipaparkan oleh keynote speaker (Pembicara utama) DR.Anwar Budiman seogyanya menjelaskan merasa miris, ihwal Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, sebab peraturan ini jelas merugikan dan menyengsarakan para kaum buruh dan tenaga kerja, sebab seperti pesangon JHT bila dipecat(PHK) maka bisa diambil di usia 56 tahun.

Ibnu Nurdin Shambuana, Ist
Ibnu Nurdin Shambuana, Ist

Oleh karena itu, Ibnu Nurdin Shambuana, S.H pengamat Hukum yang juga tergabung di Advokat Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) sejatinya apresiasi atas terselenggara nya diskusi publik yang mengungkap takbir atas kebijakan yang dinilai salah oleh Menteri Tenaga Kerja(Menaker), Ida Fauziyah, dia pun berharap agar reshufle kabinet segera digelar oleh Presiden Joko Widodo, untuk upaya perubahan, setidaknya untuk solusi ihwal kasus peraturan yang dinilai salah ini.

“Harus ada rotasi perubahan untuk reshufle kabinet, (sebab) bagaimana kalau Rakyat, buruh dan tenaga kerja yang turun ke jalan untuk menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini,” tegasnya saat acara diskusi publik berlangsung di Menara 165, Jl.TB.Simatupang, Jakarta Selatan.(02/03/22)

Asumsinya menekankan bila hal tersebut terjadi maka efek dan dampaknya bahkan bisa jadi krusial, oleh karena itu, lanjutnya lagi mengatakan, agar Presiden dan Wakil Presiden dalam kebijaksanaan atas hak prerogatif nya untuk segera memilih pembantunya yang lebih tepat jelang reshufle kabinet agar tidak menjadi preseden yang buruk yang bisa berakibat fatal.

Baca juga:

 

Tampak juga acara seminar nasional yang turut serta dihadiri Ketua Umum Komunitas Pendukung RI1 (KPRI-1) Pratiwi Sulistiowati SH, beserta para peserta lainnya, baik dari tokoh pergerakan, kalangan aktivis begitu pun peserta yang lebih mendominasi oleh kalangan insan pers, sejatinya, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara ini.(Bar)

Saksikan video dibawah ini:

Klik: https://youtu.be/6mcd0vdoilQ

https://youtu.be/6mcd0vdoilQ


banner 728x90