Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, LiraTV.id – Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang rencana anggaran pembongkaran proyek monorel yang mencapai Rp100 miliar.
Pria yang akrab disapaan Bang Azran ini menilai besarnya anggaran tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Bang Azran secara khusus meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melakukan evaluasi mendalam, dan memastikan proses perencanaan anggaran dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, publik berhak mengetahui dasar perhitungan biaya pembongkaran proyek mangkrak tersebut.
“Anggaran sebesar Rp100 miliar bukan angka kecil. Gubernur perlu memastikan perhitungan ini benar-benar rasional dan disampaikan secara transparan agar tidak memicu polemik di masyarakat,” ujar Bang Azran.
Ia juga menyoroti rencana pengelolaan pembongkaran yang akan dilakukan oleh Dinas Bina Marga.
Menurutnya, apabila terdapat opsi yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya mempertimbangkan untuk melibatkan pihak swasta melalui mekanisme yang sah dan terukur.
“Kalau bisa dikerjakan pihak swasta dengan biaya yang lebih murah dan hasil yang maksimal, mengapa tidak? Jangan sampai jika dikelola sendiri justru biayanya membengkak dan membebani APBD,” tegasnya.
Selain itu, Bang Azran mengingatkan Gubernur DKI agar tidak serta-merta menerima laporan dari dinas-dinas teknis tanpa dilakukan verifikasi mendalam.
Senator dari Dapil DKI Jakarta itu menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dan pengawasan dalam setiap pengambilan keputusan anggaran.
“Gubernur jangan asal percaya laporan dinas. Semua harus diuji, diverifikasi, dan dibuka ke publik agar pengelolaan anggaran benar-benar transparan dan akuntabel,” lanjutnya.
Terkait kemungkinan adanya kebutuhan perbaikan infrastruktur di sekitar proyek monorel, Bang Azran menyarankan agar biaya perbaikan dibuat dalam pos anggaran terpisah, sehingga tidak tercampur dengan biaya pembongkaran dan dapat diawasi dengan lebih jelas.
“Pemisahan anggaran ini penting agar tidak terjadi pengaburan biaya dan publik bisa menilai dengan jelas mana anggaran pembongkaran dan mana anggaran perbaikan,” ujarnya.
Sebagai informasi, proyek monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi massal yang mangkrak sejak bertahun-tahun lalu dan menyisakan tiang-tiang beton di sejumlah ruas jalan utama ibu kota.
Keberadaan struktur tersebut dinilai mengganggu estetika kota, keselamatan, serta tata ruang Jakarta.
Rencana pembongkaran tiang monorel kembali mencuat seiring upaya Pemprov DKI Jakarta menata ulang infrastruktur kota.
Namun, besarnya anggaran yang diusulkan menuai perhatian publik dan berbagai pihak, sehingga dorongan untuk evaluasi, transparansi, dan efisiensi anggaran menjadi semakin menguat.
