Jakarta, LIRATV.ID -Diskusi Publik yang di gelar oleh Relawan Prabowo Gibran Foundation 78, di gelar di Hamdayani Resto Jakarta Timur, Kamis (16/10/2025).
Narasumber yang hadir Ade Armando, Adi Aswan , Agus Baskoro dan Relly Reagen serta Irjenpol Aryanto Sutadi.
Ade Armando menyampaikan adanya kelompok yang tidak menyukai keluarga Jokowi dan menyebar isu ijasah Jokowi itu palsu, mau menurunkan Jokowi sementara Jokowi sudah tidak menjabat presiden,”, ujar Ade.
Ade juga mengatakan Rocky aku sudah lama kenal dan tau pendidikannya.
Kami mengajak para pendukung Jokowi siap – siap untuk melawan kebohongan atau isu di sosial media.
Sementara Aryanto Sutadi dalam paparannya mengatakan kepercayaan kepada pemerintah otomatis turun jika kinerja aparat penegak hukumnya (APH) masih jelek.
“Saya akui kinerja aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim masih jauh dari yang apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ditambah lagi banyak oknum aparat yang terlibat dalam kasus hukum,” ujarnya.
Maka itu sebut dia, reformasi aparat hukum menjadi keharusan demi terciptanya keadilan, efisiensi, dan kepercayaan publik.
“Reformasi ini mencakup perbaikan aspek kelembagaan (struktur, peraturan) dan non-kelembagaan seperti transformasi moral, budaya hukum, dan pendidikan yang membentuk karakter aparat,” katanya.
Menurut Relly Reagen contoh nyata dimana tuduhan tanpa dasar dibiarkan berkembang di ruang publik terutama dengan menebar keraguan atas legitimasi mantan Presiden Ke-7 Jokowi di media sosial.
“Dijadikan sebagai alat politik di nasional padahal demokrasi yang sehat tak lahir dari keraguan, melahirkan kejujuran dan kebebasan terhadap berekspresi itu tidak memanipulasi hak tanggung apa yang semua diklaim sebagai hak publik itu tahu berupa menjadi serangan politik berbasis kebohongan dan tuduhan bahwa ijazah presiden palsu telah dibantah berkali-kali oleh lembaga resmi seperti UGM, penegak hukum, namun mereka pandai memainkan persepsi kebohongan yang dihidupkan kembali diulang-ulang hingga terdengar seperti narasinya menjadi kebenaran,” jelasnya.
Relly menyebutkan dalam tinjauan ilmu komunikasi politik, fenomena ini dikenal sebagai manufacturing public.
“Dimana tanpa persetujuan publik, kebohongan dibuat melalui rekayasa informasi,” pungkasnya.
