Jakarta, LIRATV.ID– Dalam sebuah pernyataan yang tajam dan berani, M. Nur Lapong selaku Presidium Relawan Republik Indonesia (PRRI) menyatakan bahwa Indonesia kini berada pada titik balik yang menentukan. Dalam situasi yang semakin cemas, di mana berbagai isu politik dan sosial terus memanas, PRRI menyampaikan kritik keras terhadap praktik-praktik pemerintahan yang dianggap semakin berpihak pada kepentingan oligarki dan korupsi.
“Indonesia sedang dalam ancaman besar. Ketidakadilan yang terus berkembang hanya semakin mempersulit kehidupan rakyat. Kami tidak akan diam ketika kebenaran diinjak-injak oleh mereka yang berkuasa,” ujar M. Nur Lapong dalam pernyataan resmi yang diterbitkan hari ini.
*Isu Ijazah Palsu dan Ketidakadilan Politik*
Kritik utama PRRI saat ini terfokus pada isu ijazah palsu yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh partai-partai tertentu. Isu ini semakin memanas, dengan Partai Demokrat yang tengah mempertimbangkan langkah hukum setelah disebut-sebut terlibat dalam skandal ijazah palsu yang melibatkan beberapa figur penting.
“Panggung drama politik yang penuh kepalsuan ini semakin memperlihatkan wajah asli ketidakadilan di negeri ini. Skripsi, ijazah, dan reuni palsu yang sudah masuk babak baru ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini adalah fitnah yang harus dilawan dengan tegas!” tegas Lapong.
*Mahasiswa Turun ke Jalan: “Indonesia Cemas”*
Tidak hanya PRRI yang memberikan sorotan keras, aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga semakin memanas. Demo yang diadakan di Jakarta pada 28 Juli 2025 lalu, semakin menunjukkan ketidakpuasan generasi muda terhadap kondisi politik dan hukum Indonesia.
Mahasiswa menuntut reformasi besar dalam sistem hukum dan politik di Indonesia, dan mereka semakin menggelorakan narasi “Indonesia Cemas”. Hal ini mencerminkan rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah, terutama terkait dengan revisi KUHAP yang dianggap membahayakan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
*PRRI Serukan Aksi Nyata: Tiga Titik Tuntutan*
Dalam menghadapi situasi genting ini, PRRI mengajukan tiga tuntutan utama yang harus segera dipenuhi demi terciptanya keadilan dan pemerintahan yang bersih:
1. Adili Jokowi: Tidak ada tempat bagi mereka yang terlibat dalam kebohongan dan manipulasi kekuasaan untuk terus memimpin negara ini.
2. Ganti Wapres FufuFafa: Pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo harus diberi kesempatan untuk berbenah, dengan mengganti figur-figur yang dianggap tidak kompeten dan terlibat dalam praktik korupsi.
3. Resuffle Kabinet: Untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan bersih dan transparan, PRRI mendesak adanya perubahan besar dalam komposisi kabinet.
*Tantangan Ke Depan: Melawan Oligarki dan Dinasti Politik*
PRRI menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu melawan ancaman besar yang datang dari praktek oligarki politik dan dinasti kekuasaan yang merusak. M. Nur Lapong mengingatkan bahwa keberlanjutan bangsa ini berada di ujung tanduk jika perlawanan terhadap KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tidak diperkuat.
“Kita tidak bisa hanya diam. Saatnya rakyat merdeka bangkit melawan para penindas yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Kami di PRRI akan terus berjuang untuk menciptakan Indonesia yang adil, merdeka, dan bebas dari korupsi!” ujar Lapong dengan tegas.
Bersama Kita Wujudkan Keadilan untuk Rakyat Indonesia!
PRRI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan organisasi sosial untuk bersama-sama berjuang dalam mengatasi krisis politik yang sedang melanda negeri ini. Ke depan, PRRI akan terus memperjuangkan suara rakyat dalam setiap langkahnya dan memastikan bahwa tidak ada tempat untuk ketidakadilan di Indonesia.(Bar)
