Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto Dinilai Sosok yang Tepat Memimpin Kemenko Polhukam

Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto Dinilai Sosok yang Tepat Memimpin Kemenko Polhukam

Jakarta, Liratv.id

Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS), Dr. Stepi Anriani, S.IP., M.Si mengatakan Marsekal TNI ( P) Hadi Tjahjanto yang dipercaya menjadi Menteri ATR/BPN Tahun 2022 akan dilantik menjadi Menteri Koordinator Polhukam pada tanggal 21 Februari 2024. Marsekal Hadi dianggap mampu menyelesaikan masalah Politik hukum dan keamanan karena mempunyai sejarah yang baik dalam melakukan manajemen konflik semasa menjabat Panglima TNI saat mengatasi konflik di Papua dan Penanganan Covid 19.

Apakagi permasalahan tumpang tindih lahan dan pertanahan juga mampu ditangani Marsekal TNI Purn Hadi selama menjabat menjadi Menteri ATR BPN Tahun 2022-2024 dengan menghadirkan *tata kelola pertanahan yang memiliki akuntabilitas yg baik* Kebijakan yang mengedepankan good governance dengan pendekatan humanisme membuat sosok Bapak menteri ini diterima semua kalangan, namun tetap tegas bersahaja.

Dalam waktu kurang dari 2 tahun beliau mampu memberikan ribuan sertifikat tanah dan membentuk satgas mafia tanah.

“Terobosan ini membuat para pihak yang bersengketa berangsur berkurang, masyarakat kecil yg tidak memiliki sertifikat memperoleh haknya termasuk pengguna tanah adat dan hak ulayat dapat menjalankan keseharian dengan tenang” ungkap Stepi Anriani di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Sebagai Menteri ATR/BPN prestasi yang tidak kalah penting ialah melakukan pemberian sertifikat lahan dan tanah ulayat diberbagai tempat, tanah wakaf dan tempat-tempat ibadah sehingga masyarakat dapat beribadah dengan tenang.

Hal-hal kompleks yang tak berjalan selama puluhan tahun sebagai sumbatan di birokrasi telah berhasil dibersihkan dan dirapihkan oleh Hadi Tjahjanto.

Stepi Anriani mengungkap bahwa sosok Hadi Tjahjanto adalah sosok yang tepat Memimpin Kemenkopolhukam karena dibutuhkan kolaborasi yang baik untuk memadukan koordinasi di 13 Kementerian/ Lembaga yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ( Polhukam).