Oleh: R. HAIDAR ALWI (Pemikir Bangsa/Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
PERNYATAAN bahwa reformasi Polri baru akan “nyata” jika disertai pergantian Kapolri datang dari Abraham Samad, seorang tokoh yang memiliki sejarah konflik serius dengan institusi kepolisian.
Fakta ini tidak dapat diabaikan ketika menilai objektivitas dan bobot argumentasinya.
Kritik yang kuat seharusnya bertumpu pada data, indikator kinerja, serta analisis kelembagaan yang menyeluruh.
Ketika reformasi Polri direduksi menjadi persoalan pergantian pucuk pimpinan, fokus pembahasan beralih dari persoalan institusi menuju persoalan personal.
Pendekatan semacam ini problematis, karena permasalahan Polri bukan tentang siapa yang menduduki jabatan Kapolri. Melainkan pada tata kelola, mekanisme pengawasan, budaya institusi, dan konsistensi penegakan hukum.
Kritik keras terhadap Polri yang tidak disertai analisis struktural lebih cenderung sebagai ekspresi kekecewaan pribadi yang belum sepenuhnya terlepas dari pengalaman masa lalu.
Bukan berarti kritik tersebut otomatis salah, tetapi tanpa jarak emosional dan argumentasi berbasis kebijakan, kritik itu kehilangan daya korektifnya sebagai rujukan reformasi nasional.
Dalam konteks ini, publik berhak menyimpulkan apakah yang disampaikan Abraham Samad adalah evaluasi institusional atau refleksi dari hubungan personal yang belum selesai.
Keputusan strategis, termasuk reformasi Polri, tidak dapat diambil berdasarkan sentimen atau pengalaman individu, betapapun kuatnya posisi moral yang diklaim.
Namun, secara umum langkah Presiden Prabowo Subianto memanggil dan berdialog langsung dengan kelompok yang selama ini dipersepsikan sebagai “oposisi” mencerminkan kedewasaan kepemimpinan.
Presiden tidak memilih jalan defensif atau ofensif terhadap kritik, melainkan membuka ruang dialog langsung untuk mendengarkan dan menguji pandangan-pandangan yang selama ini berkembang di luar pemerintahan.
Presiden mendengarkan semua kritik, tetapi hanya kritik yang rasional dan berorientasi pada kepentingan publik yang layak dijadikan sebagai dasar kebijakan, bukan kritik yang didasari dendam pribadi terhadap institusi Polri.
Jakarta, 2 Februari 2026
