GMPRI NTB: Arogansi Bupati Lotim Cederai Marwah Kepemimpinan dan Dinilai Merusak Iklim Pariwisata

Foto Bersama Ketum DPP GMPRI (Istimewa)

Lombok Timur, LIRATV (18 Juni 2025) — Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, yang terekam mengusir seorang pemandu wisata (guide) asal Lombok Tengah yang sedang mendampingi tamunya di kawasan wisata Pantai Ekas. Insiden tersebut menjadi sorotan publik setelah videonya viral melalui akun TikTok @hwlotim1.

Ketua GMPRI NTB, Rindawanto Evendi atau yang akrab disapa Rindhot, menilai tindakan Bupati Lotim mencerminkan sikap arogansi kekuasaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai etika kepemimpinan dan adat istiadat masyarakat Sasak yang menjunjung tinggi keramahan serta kehormatan tamu.

“Kami mengecam keras tindakan Bupati Lotim yang bertindak seperti preman terminal, bukan seorang kepala daerah.

Ini mencoreng wajah pariwisata NTB dan mencederai nilai kesopanan budaya Sasak,” ujar Rindhot dalam pernyataan resminya.

Menurut Rindhot, jabatan kepala daerah semestinya menjadi simbol kearifan lokal dan pelindung kepentingan publik, terutama dalam sektor strategis seperti pariwisata. Ketika wisatawan merasa tidak nyaman akibat ulah pemimpin daerah, maka bukan hanya nama daerah yang rusak, tetapi juga potensi ekonomi masyarakat sekitar ikut terdampak.

“Sport tourism kita tengah berkembang. Wisata bahari seperti di Pantai Ekas semestinya dijaga, bukan dijadikan ajang demonstrasi kekuasaan oleh Bupati yang lupa batas,” tambah Rindhot.

GMPRI NTB juga menyampaikan permintaan kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, agar memberikan pembinaan ulang kepada Bupati Lotim melalui program khusus pembekalan etika pemerintahan.

Tak hanya itu, GMPRI NTB juga menyerukan aksi simbolik kepada masyarakat Lombok Tengah sebagai bentuk solidaritas.

“Jika Bupati Lotim tidak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, kami mendorong masyarakat Lombok Tengah untuk memboikot perjalanan Bupati Lotim melalui Bandara Internasional Lombok sebagai bentuk perlawanan terhadap pemimpin yang sewenang-wenang,” tegasnya.

Dalam video yang beredar, Bupati Lotim tampak menghampiri boatman di tengah laut, lalu mengusir guide tersebut dengan nada tinggi:

“Kamu dari Lombok Tengah ya? Bawa tamumu pulang, ndak boleh ke sini!” ucapnya sambil mengklaim kewenangannya sebagai Bupati dan menegaskan bahwa itu bukan perintah kepala desa.

GMPRI NTB menilai pernyataan tersebut tidak hanya mencerminkan arogansi pribadi, tapi juga menciptakan potensi konflik antarwilayah dan memperkeruh relasi sosial di NTB yang selama ini harmonis.

GMPRI NTB menegaskan bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat, bukan penguasa wilayah. Tindakan kasar, intimidatif, dan penuh ego seperti yang diperlihatkan Bupati Lotim tidak boleh menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.(Bar)