Jakarta,LIRATV.ID- IPC dalam diskusi media yang bertema Evaluasi Kinerja DPR RI 2019-2024,DPR minim Oposisi, Partisipasi di kebiri dua kali .DPR periode 2019-2024 tidak membuat gebrakan yang berarti bagi masyarakat.Tak ada oposisi yang bersuara kritis dan bernyali dengan pemerintah.Tercatat hanya satu pansus Angket Haji yang terbentuk di akhir periode DPR bekerja .
Dari hasil pemantauan ndonesia Parliamentary Center (IPC) mencatat bahwa sepanjang periode hanya 2 fraksi saja yang menyampaikan penolakan kepada RUU yang sedang di bahas. Sebagian besar RUU di bahas tanpa ada dinamika yang cukup berarti. Publik di luar dari DPR dengan lantang menolak memprotes sejumlah RUU yang sedang di bahas oleh DPR.Ini bermakna ada ketidaksinambungan antara suara penolakan dengan suara aspirasi publik”, ujar Arif Adiputro ( Peneliti IPC) di Bakoel coffee Cikini Jakarta Pusat ,Senin (30/9/24).
Fungsi APBN alat distribusi kesejahteraan kurang mendapatkan perhatian DPR. Tingkat pengangguran masih diangka 5,32% dan 5,2% pada April2024 (BPS 3024). Masih banyak angkatan pencari kerja belum terserap dilapangan kerja nasional.
- Porsi ini kurang mendapat perhatian serius di DPR dalam membahas RAPBN yang pada akhirnya mengalokasikan anggaran terbesar (diatas RP.100 T) kepada K/L yang tidak berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi.
IPC berharap Badan Kehormatan Dewan yang di harapkan mampu memberikan kontrol terhadap kinerja Anggota DPR agar sesuai dengan kode etik yang sudah di sahkan belum mampu memberikan sanksi yang berarti.
Kegiatan diskusi ini di hadiri oleh Syamsul Rizal Anggota DPR Terpilih 2024-2029,Feri Amsari Pusako Andalas , Arif Adiputro Peneliti IPC,Chorus Santun Nikmah Peneliti IPC dan Arif Susanto Analisis Politik Exposit Strategic.
