User Icon Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di AMK WebDev.
๐Ÿš€ Ingin punya Media Online Profesional seperti ini? Ar Media Kreatif siap bantu Anda! ๐Ÿ’ป
Hukum, News  

Setara Institute: Putusan MK Terkait ASN KPK Harus Dipatuhi Sebagai Acuan Bernegara

[Foto: Hendardi, Istimewa]

Jakarta|LIRATV– Hendardi Ketua SETARA Institute mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi adalan ihwal konstitusionalitas norma terkait alih status pegawai KPK. Dimana telah dipertegas bahwa secara normatif Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bermasalah.

“Putusan MK ini mesti dipatuhi sebagai acuan bernegara. Oleh karena itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, yang merupakan turunan dari ketentuan UU KPK,” kata Hendardi dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (01/09/2021).

Apalagi kata pengamat hukum ini, hal tersebut sedang diuji Mahkamah Agung, dan besar kemungkinan akan diputus sama oleh MA. Yakni bahwa Perkom 1/2021 memiliki dasar hukum kokoh pada Pasal 69 (1) dan Pasal 69C UU KPK dimaksud.

“Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bermasalah. Saya yakin MA pun akan memperkuat Perkom 1/2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara,” tegas Hendardi yang juga Inisiator Human Security Initiative (HSI).

Menurutnya, sebagai produk hukum turunan (derivatif) dari UU KPK. Semestinya Perkom 1/2021 tidak akan mengandung masalah legalitas, apalagi sebelumnya MA juga telah memutus legalitas dan Permenpan No. 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi PNS 2018.

Iklan

“Intinya hal yang mengatur Test Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk calon Pegawai Negeri Sipil sudah sah dan konstitusional,” tandasnya.

Terakhir kata Hendardi, Putusan-putusan terkait pengujian norma sebagaimana di MK dan MA, diharapkan menjadi pengadil yang tegas. Terkait ihwal kebijakan alih status pegawai KPK yang sudah dijalankan dan dilaksanakan.

“Langkah-langkah yudisial, tetap masih bisa ditempuh oleh warga negara yang merasa dirugikan atas implementasi norma yang ada dalam UU KPK maupun Perkom 1/2021. Jika ada dugaan kekeliruan pada implementasi norma, maka itu domain administrasi negara yang tetap bisa dipersoalkan,” pungkas Hendardi dengan gamblang. (Bar/RB SB)

๐Ÿš€ Mau Punya Website Media Online Sendiri?

Tapi masih bingung mulai dari mana? Tenang, Ar Media Kreatif siap bantu!

Jasa Pembuatan Website Berita Profesional sejak tahun 2018. Telah membantu ratusan media online yang kini tersebar di seluruh Indonesia.

๐ŸŽฏ Layanan Lengkap:
โœ”๏ธ Desain modern & responsif
โœ”๏ธ SEO siap pakai
โœ”๏ธ Dukungan penuh dari tim teknis

๐Ÿ’ฌ Info & Konsultasi:
Klik di sini untuk WhatsApp


โš™๏ธ Website ini adalah klien Ar Media Kreatif
Didukung penuh secara teknis dan infrastruktur oleh tim AMK.

๐Ÿš€ Mau Punya Media Online Sendiri?

Tenang, Ar Media Kreatif siap bantu buatkan!

Sejak 2018, telah ratusan media online dibangun & tersebar di seluruh Indonesia.

๐Ÿ’ฌ Konsultasi Sekarang

Didukung penuh oleh Ar Media Kreatif

๐Ÿš€ Ingin punya Media Online Profesional seperti ini? Ar Media Kreatif siap bantu Anda! ๐Ÿ’ป

AMK WebDev

Bangun portal berita profesional & ringan.

๐Ÿ’ฌ Konsultasi Globe News

Media Online Siap Pakai

Desain menarik, panel redaksi, dan dukungan SEO.

๐Ÿ“ž Hubungi Kami News Globe