Jakarta,LIRATV.ID – Kronologi singkat pada hari Rabu Tanggal 17 Desember 2025 telah terjadi dugaan insiden peluru nyasar yang mengakibatkan 2 (dua) anak menjadi korban ketika sedang mengikuti kegia sosialisasi sekolah tingkat lanjut (SMKN Krian Sidoarjo) yang bertempat di Musholla sekolah SMPN 33 Gresik,
Setelah kedua korban dibawa ke Rumah Sakit dan hasil Rontgen peluru yang masul tubuh kedua korban keluar, ada seorang oknum yang memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari Kesatuan atas nama perwira SUTAJI yang menemui kami selaku kedua orang tua korban. Dihadapan Kepala Sekolah SMPN 33 Gresik, Pengasuh Pondok Mambaul Hikmi (DARREL), dan kami, SUTAJI menyampaikan permohonan maafnya atas dugaan peluru nyasar yang dialami oleh kedua korban dan menyampaikan bahwa benar jika pada hari itu sedang berlangsung latihan tembak yang belakangan diketahui jika latihan tembak tersebut diikuti oleh 4 batalyon (ZENI, ANGMOR, POM, TAIFIB) dilapangan tembak Bumi Marinir Karangpilan Surabaya,” ujar salah satu ibu korban Dewi Murniati saat konferensi pers di Jakarta Barat,Kamis (2 /4/2026).
Ibu Dewi melanjutkan dalam pembicaraan singkat tersebut Perwira SUTAJI menyampaikan beberapa hal, di antaranya yakni:
1. Bahwa Pihak Kesatuan meminta maaf atas insiden yang terjadi seh ngga mengakibatkan dua anak menjadi korban. Oleh karenanya Pihak Kesatuan meminta kepada kami agar permasalahan ini diselesaikan secaa kekeluargaan:
2 Bahwa Pihak Kesatuan juga menyampaikan akan bertanggungjawab pen h atas penyembuhan dan pemulihan Para Korban sampai tuntas:
3. Bahwa dalam pembicaraan tersebut tak lupa SUTAJI meminta kepada keluarga korban untuk tidak melapor kemana-mana atas insiden peluru nyasar ini dan melarang untuk memviralkan”. lanjutnya.
“Korban selama di rawat di Rumah Sakit ada perlakuan yang tidak baik hingga jadwal operasi tertunda sampai beberapa jam. Kenapa hal tersebut di lakukan di depan korban tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan hak korban atas kenyamanan serta rasa aman”, kata ibu Dewi.
Pada 20 Desember 2025 korban di perbolehkan pulang dan semua adminitrasi pembiayaan selama para korban di rawat di rumah sakit di selesaiakan oleh kesatuan.
Selanjutnya pada tanggal 7 dan 14 Januari 2026 kami melakukan mediasi pertama d dengan pihak kesatuan yang dihadiri oleh kami dan teman saya (Sdr. MANSURI) dan « Kesatuan dihadiri oleh koordinator media (MAYOR EKA) SUTAJI, ROFIK, JUANDI dan 2 orang tidak diketahui namanya. Dalam 2 (dua) kali mediasi tidak ada progress, karena Pihak Kesatuan tidak menjawab 3 hal yang kami sampaikan diantaranya:
a. Bahwa atas insiden peluru nyasar yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2 yang akan dilakukan oleh Pihak Kesatuan untuk mengevaluasi lapangan terr Agar dikemudian hari tidak terjadi lagi insiden peluru nyasar:
b. Bahwa oleh karena dalam insiden peluru nyasar tersebut ada dua anak ya korban, apa tanggung jawab dari Pihak kesatuan?: – Cc. Bahwa atas cidera luka yang dialami dan/atau dibawa oleh Para Korba hidup, apa yang dilakukan oleh Pihak Kesatuan untuk menjamin masa anak ini?: – Akan tetapi justru Pihak Kesatuan menjual kesedihan dengan menyampa kan TIDAK PUNYA UANG:
Karena hal tersebut diatas, kami melayangkan SOMASI Pertama , kedua yang hal tersebut mengakibatkan pihak kesatuan mengirim seorang oknum yaitu salah satu INTELnya mendatangi orang tua yang mengantar-jemput sekolah pada tanggal 23 Januari 2026, bahkan jawaban SOMASI PERTAMA oleh Tim Kuasa Hukum kesatuan pada tanggal 29 Januari 2026 dinihari pukul 00.05.
Menurut ibu korban apabila Pihak Kesatuan tidak komitmen dan/atau tidak punya niat baik atas permintaan penyelesaian secara kekeluargaan dan/atau tanggung jawab yang pernah disampaikan kepada kami sewaktu di IGD Rumah Sakit Siti Khadij”, terang ibu korban Dewi .
Ditempat yang sama Kuasa hukum Korban , Ali Yusuf, menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada berbagai institusi negara, termasuk Presiden, DPR (Komisi III, VIII, dan XIII), serta Kementerian Dalam Negeri.
Ibu korban berharap perjuangannya ini bukan semata soal kompensasi, melainkan keadilan dan perlindungan bagi anak sebagai warga negara.
“Saya hanya seorang ibu. Anak saya korban. Negara wajib hadir melindungi anak-anaknya,” tutupnya.
