Oleh: Erha (Analis Geopolitik Institusional)
AWAL Februari 2026 menghadirkan dua momentum yang berdekatan secara waktu namun memiliki resonansi yang lebih luas dalam konteks institusional.
Pada 9 Februari 2026, Rapat Kerja Nasional Haidar Alwi Institute menetapkan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri Paling Dipercaya dan Dicintai Rakyat Era Reformasi.
Empat hari kemudian, Jumat 13 Februari 2026 pukul 08.30 WIB di Palmerah, Polres Metro Jakarta Barat, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan Gudang Ketahanan Pangan, serta menyampaikan rencana pemberian Bintang Mahaputera kepada Kapolri.
Kedua peristiwa ini berlangsung dalam ruang yang berbeda, satu dalam forum evaluasi kelembagaan, satu dalam panggung kenegaraan, namun mengarah pada simpul yang sama: penguatan legitimasi kepemimpinan Kapolri.
Rakernas 9 Februari dan Fondasi Evaluasi Berbasis Data.
Penghargaan yang diberikan dalam Rakernas 9 Februari merujuk pada Survei Nasional Terbaru Haidar Alwi Institute yang dilakukan pada awal 2026.
Untuk memahami substansi hasil tersebut, penulis menghubungi Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB , melalui sambungan telepon pada Jumat siang pukul 11.00 WIB.
Dalam keterangannya kepada penulis, Haidar Alwi menjelaskan bahwa survei tersebut menggunakan lima indikator utama, yakni keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, integritas dan profesionalisme, serta tingkat kepercayaan publik.
“Hasil pengolahan indeks komposit menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kapolri berada pada angka 78,3 persen dengan skor rata-rata nasional 7,92. Itu menunjukkan evaluasi yang relatif stabil dan konsisten di berbagai kelompok masyarakat,” ujar Haidar Alwi.
Angka tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan gabungan dari beberapa dimensi penilaian yang saling berkaitan.
Angka 78,3 persen bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan pengalaman sosial masyarakat dalam aspek keamanan, pelayanan, dan kepastian hukum. Ketika indikator-indikator itu bergerak selaras, maka kepercayaan publik ikut menguat.
Panggung Presiden 13 Februari dan Dimensi Kenegaraan.
Empat hari setelah Rakernas, Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan di Palmerah menyampaikan bahwa Kapolri layak mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi dan menyebut Bintang Mahaputera sebagai bentuk apresiasi yang pantas.
Pernyataan tersebut memberi dimensi kenegaraan terhadap evaluasi yang sebelumnya muncul dalam forum Rakernas.
Menanggapi hal itu, Haidar Alwi menyampaikan kepada penulis bahwa rencana Bintang Mahaputera dapat dibaca sebagai pengakuan strategis negara terhadap peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung agenda prioritas pemerintahan.
“Stabilitas keamanan adalah fondasi dari seluruh kebijakan kesejahteraan. Tanpa rasa aman, program sosial dan ekonomi tidak memiliki ruang tumbuh. Karena itu, kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas memiliki nilai strategis bagi negara,” ujarnya.
Dalam pandangan yang disampaikan kepada penulis, menurut Haidar Alwi, Presiden tidak hanya membaca peran Polri dalam dimensi keamanan klasik, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan implementasi program nasional.
Pertemuan Legitimasi Sosial dan Negara.
Jika Rakernas merepresentasikan pembacaan berbasis data, maka pernyataan Presiden merepresentasikan pengakuan kenegaraan. Keduanya muncul dari ruang yang berbeda, tetapi memperlihatkan arah penilaian yang sejalan.
Menurut Haidar Alwi, keselarasan tersebut menunjukkan adanya pertemuan antara legitimasi sosial dan legitimasi negara.
“Ketika legitimasi sosial dan legitimasi negara berada dalam satu garis, maka yang menguat bukan hanya figur, tetapi institusi. Institusi yang dipercaya publik dan diakui negara adalah fondasi stabilitas jangka panjang.”
Dari sudut pandang penulis, rangkaian peristiwa 9 dan 13 Februari 2026 memperlihatkan bagaimana evaluasi berbasis data dan apresiasi kenegaraan dapat saling melengkapi dalam membentuk narasi legitimasi institusional.
Awal Februari 2026 pun menjadi fase penting dalam penguatan persepsi publik terhadap kepemimpinan Kapolri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
