Sentimen itu kemudian diarahkan kepada anak yang tidak bersalah. Karyn dijadikan korban diskriminasi pendidikan, dikeluarkan sepihak oleh sekolah; ditolak saat mendaftar ulang bahkan setelah pindah sekolah data Dapodiknya ditahan sehingga kehilangan hak ikut ujian ANBK.
Tidak berhenti di situ, muncul fakta mencengangkan dari hasil pemeriksaan psikologis resmi pada Oktober 2025c, guru Like R. Pattipeilohy mempermalukan Karyn dalam Ibadah kelas 46 dengan menyebutkanya sebagai contoh buruk siswa yang sering terlambat, disertai kalimat: “Malu kah tidak? Malu toh?” di hadapan teman- temannya.
Perbuatan ini membuat Karyn menangis sesenggukan, merasa sangat malu, dan menimbulkan trauma psikis yang mendalam. Fakta ini baru terungkap jelas setelah asesmen psikologis resmi menyatakan Karyn mengalami Post- Traumatic Stress Disorder (PTSD) akibat diskriminasi dan stigma sosial yang dialami nya.
Ketika luka anak semakin dalam, pihak sekolah justru tampil di ruang publik dengan fitnah terbu ka: menuduh Karyn malas, sering telat, dan sering absen.
Tuduhan ini direkam, disebarkan, dan menjadi black campaign yang merusak nama baik anak dan keluarga. Kronologis Utama :
» 19-29 Mei 2025: Keluarga sakit, bukti medis diabaikan sekolah. 30 Mei 2025: Teror WhatsApp berisi fitnah dan intimidasi.
» 4—11 Juni 2025: SP1—SP3 dikirim meski bukti sakit jelas.
» 13 Juni 2025: Pengeluaran sepihak oleh sekolah. « 30 Juni 2025: Laporan ITE di Polres Sorong, dihentikan dengan SP3 (9 Agustus 2025).
» 2 Juli 2025: Mediasi awal di Dinas Pendidikan, hasil nihil. « 7 Juli 2025: Pendaftaran ulang ditolak.
» 14 Juli 2025: Karyn pindah ke Shine School. « 23-27 Agustus 2025: Data Dapodik ditahan, Karyn kehilangan hak ikut ANBK.
» 8-13 Oktober 2025: Pemeriksaan psikologi, hasii PTSD. « Oktober 2025: Kekerasan psikis oleh guru Like R. Pattipeilohy terungkap.
» 4 Desember 2025: Laporan perlindungan anak dihentikan dengan SP2Lid.
> 13 Desember 2025: Intimidasi massa di rumah, laporan pidana ditolak. « 20 januari 2026: Konferensi pers sekolah berisi fitnah dan pembunuhan karakter
terhadap Karyn.
Permainan Polda Papua Barat Daya
Ketika keluarga mencari keadilan melalui jalur hukum, Polda Papua Barat Daya justru ikut bermain :
« Laporan ITE dihentikan dengan SP3.
> Laporan Perlindungan Anak Dibawah Umur SP2LiD
Lebih dari sekadar diam, aparat kepolisian justru ikut menyebarkan narasi black campaign : bahwa keluarga hanya jalan- jalan ke Jakarta—Bali. Narasi ini digunakan untuk melegalkan penghentian penyelidikan dan membenarkan penge luaran sepihak terhadap Karyn.
Keberadaan PP Tunas ini membuktikan secara langsung bagaimana Presiden Prabowo berupaya keras menjaga mental anak-anak, khususnya dari trauma psikis,” kata Susanto (Alex Wu) dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa ( 10/2/2026).
Selaras dengan hal tersebut, Alex Wu juga mendesak Polri dan KPAI menindaklanjuti laporan diajukan PASTI yang mewakili MKA.
Menurut Alex Wu ini , kasus dicurigai bermula dari kritikan keras ayah MKA yang berinisial JA atas pembangunan gereja Kalam Kudus Sorong. JA mempertanyakan tidak adanya transparansi dan RAB dalam proyek bernilai lebih dari Rp10 miliar tersebut.
“Kritik ini dianggap ancaman. melahirkan sentimen pribadi dari pihak yayasan dan majelis gereja. Sentimen itu kemudian diarahkan kepada anak yang tidak bersalah. MK dijadikan korban diskriminasi pendidikan, dikeluarkan sepihak oleh sekolah, ditolak saat mendaftar ulang. Bahkan setelah pindah sekolah, dara Dapodik ya ditahan sehingga kehilangan hak ujian ANBK,” terangnya.
