Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
KALIMANTAN, LIRATV.ID — Dalam Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) yang digelar di Jakarta, Datuk Maharadjo Nan Basa, tokoh adat yang dihormati, menyampaikan refleksi mendalam tentang perjalanan bangsa Indonesia pasca-kemerdekaan. Lebih dari delapan dekade sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, beliau menegaskan bahwa teks proklamasi tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Acara ini menjadi wadah bagi para pemimpin adat untuk membahas isu-isu krusial yang memengaruhi keutuhan bangsa.
“Proklamasi kita adalah janji luhur yang diucapkan dengan darah dan air mata para pahlawan, namun pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari makna sejati yang diamanahkan oleh para pendiri bangsa,” ujar Datuk Maharadjo Nan Basa dengan nada tegas.
Beliau menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah merayakan 80 tahun kemerdekaannya, cita-cita untuk menciptakan bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat masih menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.
Menurut Datuk Maharadjo, kelalaian dalam menunaikan amanat proklamasi telah melahirkan konsekuensi serius bangsa Indonesia justru terperangkap dalam bentuk penjajahan baru, yakni penjajahan oleh sesama anak bangsa sendiri.
“Dahulu, kita bersatu melawan kolonialisme asing yang menindas rakyat. Kini, kita dihadapkan pada kolonialisme internal yang lebih licik, ketidakadilan sosial yang merajalela, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, korupsi yang merusak fondasi negara, serta perampasan hak-hak rakyat oleh elite yang seharusnya menjadi pelindung,” tambah beliau, sambil menggambarkan bagaimana praktik-praktik ini telah merusak harmoni sosial dan melemahkan kedaulatan bangsa.
Sebagai bagian yang tergabung di Majelis Adat Indonesia, Datuk Maharadjo menekankan peran moral lembaga adat dalam membangunkan kesadaran kolektif.
“Kami, sebagai penjaga warisan leluhur, memiliki tanggung jawab suci untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa agar kembali ke akar proklamasi. Dokumen itu bukan sekadar artefak sejarah yang dipajang di museum, melainkan titah luhur yang harus menjadi kompas arah dalam setiap kebijakan dan tindakan bernegara,” jelasnya.
Beliau juga merujuk pada ajaran adat yang kaya nilai, di mana janji yang tidak ditepati akan mendatangkan murka leluhur.
“Dalam tradisi adat, jika sebuah ikrar dilanggar, konsekuensinya adalah kehancuran yang tak terelakkan. Begitu pula dengan bangsa ini: jika kita terus mengingkari Proklamasi, yang akan kita tuai hanyalah perpecahan antarwarga, krisis moral yang mendalam, dan hilangnya martabat nasional di mata dunia,” tuturnya dengan penuh keprihatinan, mengingatkan bahwa adat bukanlah dogma kuno, melainkan sumber hikmah yang relevan untuk mengatasi tantangan kontemporer.
Di akhir penyampaiannya, Datuk Maharadjo Nan Basa mengajak seluruh pemimpin daerah, pemerintah pusat, lembaga legislatif, dan rakyat Indonesia untuk bersatu menunaikan amanat Proklamasi. “Mari kita bangun negeri ini dengan fondasi keadilan yang kokoh, persaudaraan yang tulus, dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa kita. Hanya dengan begitu, kemerdekaan sejati dapat dirasakan oleh setiap warga dari Sabang hingga Merauke, tanpa terkecuali. Ini bukan sekadar seruan, tapi panggilan darurat untuk menyelamatkan jiwa bangsa,” pungkas beliau.
Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia ini diharapkan menjadi momentum untuk aksi nyata, termasuk dialog lanjutan dengan pemerintah guna mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam kebijakan nasional. Untuk itu, semua raja dan sultan di negeri ini harus segera bersatu, serta segera memilih dan menetapkan siapa Maharaja Diraja-nya. Hal ini akan menghilangkan segala alasan bagi Presiden Prabowo untuk tidak segera melaksanakan isi Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut.
Majelis Adat Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi suara kritis yang membangun, demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
Tentang Majelis Adat Indonesia (MAI) adalah wadah nasional yang mewadahi aspir adat di seluruh Indonesia, dengan fokus pada pelestarian budaya, hak-hak adat, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat MAI di Jakarta.
(Bar.S)
