Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, LiraTV.id | Praktisi media Kanjeng Raden Haryo (KRH). HM. Jusuf Rizal menyoroti polemik pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, usai melontarkan pertanyaan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kasus ini memicu perdebatan publik terkait kebebasan pers, namun menurut Jusuf Rizal, peristiwa tersebut juga menjadi cermin penting bagi jurnalis untuk kembali meneguhkan etika dan profesionalisme dalam forum resmi kenegaraan.
Ia menilai, konteks konferensi pers kepresidenan memiliki aturan dan tata acara yang harus dihormati. Presiden Prabowo baru saja kembali dari Sidang Umum PBB dan kunjungan kenegaraan ke Belanda, dua agenda besar yang menyangkut politik luar negeri dan kepentingan strategis bangsa.
“Dalam situasi seperti ini, wajar bila jalannya tanya-jawab diarahkan agar fokus pada topik yang telah disepakati,” ujar Jusuf Rizal, Senin (29/9).
Namun, Jusuf Rizal juga menilai pencabutan kartu liputan terhadap jurnalis CNN Indonesia tersebut sebagai langkah yang berlebihan. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk represif yang justru merusak citra Presiden Prabowo di mata publik.
“Keputusan seperti itu tidak hanya memicu kontroversi, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi negatif seolah-olah Presiden alergi terhadap pertanyaan kritis, padahal bisa jadi itu murni kesalahan teknis atau komunikasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Jusuf Rizal yang juga Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) mengingatkan bahwa jurnalis bukanlah bawahan Biro Pers Istana.
“Jurnalis itu bukan kacung Biro Pers Istana, melainkan mitra kerja strategis pemerintah. Peran dan fungsi jurnalis sebagai pilar demokrasi harus dihargai, meskipun tetap ada kewajiban untuk menghormati tata acara dan etika dalam setiap forum resmi,” ujarnya menekankan.
Menurutnya, kebebasan bertanya tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Jurnalis tetap dituntut membaca situasi, memahami prioritas isu, dan menempatkan pertanyaan secara tepat baik dari sisi substansi maupun momentum.
Pertanyaan kritis sah dan penting, namun cara penyampaiannya harus selaras dengan konteks agar tidak menimbulkan kesan mencari sensasi yang justru dapat merugikan kredibilitas media.
Jusuf Rizal menekankan, pemerintah memang tidak boleh bersikap represif terhadap media. Ruang dialog harus tetap dijaga sebagai wujud komitmen demokrasi. Namun di sisi lain, jurnalis pun perlu melakukan introspeksi.
“Mematuhi aturan forum, menghormati agenda, dan menjaga kualitas pertanyaan bukanlah bentuk pembatasan, melainkan tanggung jawab profesi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat menuntut kesalingan. Pemerintah harus siap menerima kritik dan pertanyaan, sementara wartawan wajib menjaga etika dan profesionalisme.
“Kebebasan bertanya bukan alasan untuk mengabaikan momen, dan kebebasan menjawab bukan dalih untuk menutup akses. Keduanya hanya bermakna bila dijalankan dengan saling menghargai,” pungkas KRH. HM. Jusuf Rizal.
