Jakarta, LIRATV.ID— Momentum kembalinya 30.000 artefak Indonesia dari Belanda kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan besar para tokoh adat dan bangsawan Nusantara. Mereka menilai, pengembalian artefak bersejarah ini harus menjadi titik balik penguatan kebijakan kebudayaan nasional.
Sejumlah tokoh adat dan bangsawan menyuarakan usulan agar pemerintah membentuk Badan Kebudayaan Nasional atau menambah posisi Wakil Menteri Kebudayaan yang berasal dari kalangan praktisi adat.
Tokoh yang menyampaikan usulan tersebut antara lain:
1. Dr. HC Andi Syahriansyah A, S.Tr.Kep, Trah Sultan Bone ke-23 Sultan Ahmad Saleh La Tentri Tappu To Appaliweng, sekaligus Ketua Umum Salatin Azzahrah yang menaungi lebih dari 100 kesultanan Islam Nusantara.
2. Sultan Melayu Jambi, YM Daarul Haq Said Fuad Ibnu Abdurrachman Baragbah.
3. Dr. Drs. H. Yusdi Anra, M.Pd., pakar sejarah dan kebudayaan Melayu Jambi.
Andi Syahriansyah menegaskan perlunya langkah konkret pemerintah, “Seharusnya Kementerian Kebudayaan memiliki wakil menteri tambahan dari kalangan praktisi adat. Jika tidak memungkinkan, maka perlu dibentuk badan tersendiri, sebagaimana BP Migas atau Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Dalam usulan tersebut, nama Eki Pitung, Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, turut mencuat sebagai kandidat kuat. Eki dinilai memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga tradisi Betawi sekaligus membangun jejaring dengan komunitas adat di seluruh Nusantara.
Selain itu, Eki Pitung juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinator BAPAMA Badan Pelaksana Amanah Musyawarah Agung Raja Sultan/Tokoh Adat Nusantara (2023), yang dipilih oleh 198 tokoh adat dan kerabat kesultanan se-Nusantara pada Musyawarah Agung di Gedung Asia Afrika, Bandung.
Menurut para tokoh adat, kekayaan literatur adat Nusantara sering terabaikan. Salatin Azzahrah selama ini aktif melakukan penelitian manuskrip, arsip kolonial, hingga silsilah bangsawan.
“Indonesia memiliki hukum adat dan literatur leluhur yang luar biasa. Sayangnya, kita masih sering lebih bangga mengutip Aristoteles atau Plato, padahal kita punya sumber asli dari raja, ulama, dan pujangga Nusantara,” tegas Andi.
Mereka berharap pemerintah tidak melewatkan momentum ini. “Pengembalian 30 ribu artefak harus menjadi fondasi lahirnya kebijakan baru kebudayaan nasional. Ini adalah kesempatan emas untuk menguatkan jati diri bangsa,” tutup Andi.(RED/Bar.S)
