Menyikapi Perpres Tunjangan Dokter: Perlu Arah Kebijakan yang Terukur dan Berkelanjutan

Jakarta, LIRATV — Pemerintah melalui Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025, yang memberikan tunjangan khusus sebesar Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang ditugaskan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Kebijakan ini disambut sebagai bentuk apresiasi negara terhadap pengabdian para dokter yang melayani di wilayah minim akses kesehatan.

Namun, Dr. Agung Sapta Adi, Presidium Gerakan Moral Dokter Indonesia Bersatu (DIB) sebuah gerakan etik non-profesi yang mendorong reformasi kesehatan pro-rakyat menyampaikan catatan kritis terhadap kebijakan tersebut.

“Euforia tunjangan ini jangan sampai menutupi akar masalah utama, distribusi tenaga kesehatan yang belum adil dan tidak terencana secara sistemik,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada media, selasa (5/8/2025).

Menurutnya, Perpres ini bukanlah hal baru. Di masa lalu, Kementerian Kesehatan pernah menjalankan program distribusi dokter spesialis pasca pendidikan ke daerah-daerah, namun terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi karena penggunaan istilah “wajib kerja”.

“Program serupa sudah pernah ada. Semestinya dapat dijalankan kembali dengan pendekatan sukarela namun sistematis, tanpa kata ‘wajib’, dan disertai insentif serta jaminan karier yang jelas,” jelasnya.

Dr. Agung menegaskan bahwa distribusi dokter tidak boleh hanya terfokus pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), melainkan harus merata ke seluruh nusantara, termasuk daerah urban yang kekurangan tenaga medis tertentu.

Lebih dari itu, ia menyoroti problem mendasar dalam arah pembangunan fasilitas kesehatan. Menurutnya, pembangunan rumah sakit yang masif tanpa studi kelayakan, minim tenaga, dan tanpa integrasi sistem rujukan hanyalah “pencitraan” yang tidak menyelesaikan persoalan riil.

“Banyak rumah sakit didirikan tanpa dasar perencanaan nasional yang matang, banyak yang akhirnya mangkrak. Kita butuh pendekatan sistemik, bukan simbolik,” tegasnya.

Ia mendorong agar negara lebih serius dalam memperkuat layanan primer, upaya promotif dan preventif, serta akses transportasi medis seperti ambulans udara atau kapal medis ke wilayah kepulauan dan terpencil, yang lebih efisien ketimbang membangun rumah sakit di tempat yang tidak strategis.

Terkait pelatihan dan kebijakan rekrutmen dokter, Dr. Agung juga mempertanyakan inkonsistensi arah kebijakan kesehatan yang terkesan sporadis.

“Dulu katanya dokter spesialis kurang, lalu muncul pelatihan untuk dokter umum melakukan operasi caesar. Sekarang keluar Perpres tunjangan. Jadi roadmap-nya ini ke mana? Perlu arah kebijakan yang terukur dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa Gerakan Moral DIB bukanlah saingan organisasi profesi, melainkan mitra kritis yang ingin memastikan sistem kesehatan Indonesia berpihak pada rakyat.

“Kami ingin dokter di pelosok dihargai. Tapi kami juga ingin sistem yang adil, rasional, dan berkelanjutan. Jangan biarkan distribusi tenaga medis dikendalikan pasar. Negara wajib hadir dari hulu ke hilir,” pungkasnya.

Untuk diketahui bersama, adapun Perpres No. 81 Tahun 2025 mulai berlaku per 1 Agustus 2025. Pada tahap awal, sebanyak 1.100 dokter spesialis dan subspesialis akan menerima tunjangan ini, dengan penempatan di fasilitas kesehatan pemerintah daerah serta didampingi pelatihan berjenjang dan pengembangan karier.(Barto/Red)

Klik