Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, LiraTV.id – Proses persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) yang didakwakan kepada Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sudah masuk babak-babak akhir.
Belasan saksi sudah memberi keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Termasuk keterangan sejumlah saksi-saksi ahli yang diajukan, baik dari pihak Jaksa Penuntut Umum KPK, maupun dari pihak Hasto.
Adapun agenda selanjutnya adalah sidang pembacaan tuntutan dari pihak KPK yang akan digelar pada Kamis, 3 Juli 2025.
Nah, agar seluruh proses persidangan bisa dilihat dan diawasi oleh publik, DPP PDIP mengunggah rekaman video-video persidangan sebelumnya melalui kanal media sosial @Gen Banteng.
“Sebagai bentuk transparasi dan akuntabilitas, kami mengunggah dan mempublikasikan seluruh kesaksian para saksi dan ahli dalam sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kanal youtube Gen Banteng,” kata politisi PDIP Guntur Romli.
Guntur menjelaskan, semua kesaksian di persidangan itu dianggap penting untuk diunggah dan dipublikasikan, agar publik bisa mengawal dan mengawasi proses persidangan ini.
“Apalagi selama proses pemeriksaan saksi dan ahli, tidak diperkenankan siaran langsung (live) dari ruang sidang, namun kami memiliki dokumentasi dan arsip lengkapnya,” jelas Guntur.
Pemeriksaan para saksi dan ahli, sekaligus terdakwa sudah selesai pada hari Kamis 25 Juni 2025. Dari keterangan semua saksi, tidak ada yang melihat, mendengar dan menyaksikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terlibat dua dakwaan yang dituduhkan KPK, yakni Perintangan Penyidikan (Obstruction of Justice) dan Suap.
“Bahkan dari saksi yg dipaksakan dari penyidik dan penyelidik KPK (Rossa dan Arif) juga tidak melihat Hasto Kristiyanto terlibat dalam suatu peristiwa yang dituduhkan,” tandas Guntur Romli.
Ia pun kembali menyatakan bahwa perkara ini tidak lebih dari proses daur-ulang atas perkara suap yang sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada tahun 2020, dengan putusan pengadilan nomor 18 dan 28.
“Perkara ini juga tidak lebih dari perkara politik dan Hasto Kristiyanto adalah Tahanan Politik,” tegasnya.
Guntur Romli pun meminta agar pihak KPK tak perlu malu-malu menuntut bebas Hasto Kristiyanto, lantaran tak ada bukti yang bisa dipakai.
“Karena itu, pada sidang tuntutan KPK Kamis 3 Juli 2025 seharusnya KPK tidak perlu malu-malu dan harus berani menuntut bebas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto karena dakwaan KPK gagal dibuktikan. Tidak ada keterangan para saksi dan ahli yang memberatkan Hasto Kristiyanto,” tegas Guntur Romli.
“Ayo kita kawal dan awasi bersama,” tuntasnya.
