Teks Foto : Kegiatan diskusi publik yang diprakarsai Etos Indonesia Institute di hotel Mega Proklamasi, kawasan Menteng, Jakarta pusat, jumat (7/03/2025)/Ist
Jakarta, LIRA.TV// NEWS – Lagi-lagi komunitas Etos Indonesia Institute sukses prakarsai diskusi publik, kali ini mereka membahas seputar isu krusial yang merugikan negara dan rakyat dengan mengangkat tema ‘Mafia Migas dan Pupuk: Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Dirugikan?” kegiatan diskusi publik digelar di Kedai Sekoci, Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta pusat, (8/3).
Diskusi yang bertujuan untuk membahas isu-isu krusial akibat ulah mafia migas dan mafia pupuk yang pastinya sudah merugikan negara ini diharapkan juga agar pihak Aparat Penegak Hukum untuk tidak keraguan dan kekuatiran untuk sikat habis para mafia.
Sejatinya semua pihak yang mengapresiasi pembahasan diskusi ini, adapun peserta yang hadir padsa diskusi publik ini mendominasi dari pihak akademisi, aktivis, tokoh pergerakan, ketua OKP, serta beberapa kalangan intelektual, (7/03/2025). Direktur Eksekutif ETOS Institute, Iskandarsyah, menerangkan bahwa perlunya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kita harus mengawasi setiap langkah yang diambil oleh pejabat terkait, terutama dalam kasus pupuk dan migas. Uang rakyat harus dikembalikan kepada negara,” tegasnya.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan dari praktik mafia ini.
Banyak peserta sepakat bahwa para bandar dan pengusaha besar adalah pihak yang paling diuntungkan, sementara rakyat kecil justru menjadi korban.
“Korupsi ini sudah menjadi sistem yang mengakar. Kita perlu mencari tahu siapa yang merekomendasikan orang-orang ini untuk menduduki posisi strategis,” tambah nya.
Sementara itu menyikapi penyimpangan yang terjadi di beberapa perusahaan milik negara seperti akibat oleh ulah mafia migas dan pupuk, khususnya menyikapi hal ini, Iskandarsyah pun menegaskan agar posisi Erik Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN sudah seharusnya dicopot, sebabnya, pimpinan dari semua perusahaan milik negara, seperti PT.Pertamina, PT.Pupuk Indonesia dan lainnya, penanggung jawab penuh ialah Menteri BUMN.
“Erik Thohir yang bertanggung jawab untuk perusahaan negara, karena dia juga yang merekrut menempatkan posisi jabatan dirut, komut dan lainn nya di perusahaan milik negara tersebut itu semua wewenang dan tanggungjawab Erik Thohir dan sudah semestinya dipecat sebagai menteri BUMN,” ungkapnya saat diwawancara para awak media.
Bahkan persepsi nya lagi menegaskan, bahwa Erick Thohir saat menjadi Menteri BUMN di era Presiden Jokowi sudah seharusnya Erick Thohir dipecat kala itu, karena dinilai tidak benar untuk mengurus perusahaan-perusahaan milik negara dibawah naungan Kementerian BUMN.
lebih dari sekadar penangkapan,” ungkap salah satu peserta.
Acara ini diakhiri dengan harapan bahwa diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
“Kita harus bersatu untuk melawan mafia dan memastikan bahwa rakyat mendapatkan haknya,” tutup Raja Agung.
Diskusi publik ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan mafia migas dan pupuk. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat bebas dari praktik korupsi yang merugikan negara.
Masih ditempat yang sama, Ketua Harian Nasional DPP KNPI, Raja Agung Nusantara, membuka diskusi dengan menyampaikan pentingnya kolaborasi antara aktivis dan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan rakyat.
“Kita harus optimis dan semangat dalam melihat bangsa Indonesia. Tema ini sangat mendalam dan menyentuh hati, karena banyak yang dirugikan oleh praktik mafia ini,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (07/03/2025).
Diskusi ini juga menyoroti peran penting penegak hukum dalam memberantas mafia migas dan pupuk. “Jangan sampai hasil korupsi ini kembali dikorupsi. Kita harus memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak sia-sia,” kata Raja Agung lagi.
Sementara dalam sesi tanya jawab, peserta mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi saat ini. “Bagaimana kita bisa mempercayai sistem yang ada jika korupsi terus berulang? Kita perlu solusi yang lebih dari sekadar penangkapan,” ungkap salah satu peserta.
Acara ini diakhiri dengan harapan bahwa diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
“Kita harus bersatu untuk melawan mafia dan memastikan bahwa rakyat mendapatkan haknya,” tutup Raja Agung.
Diskusi publik ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan mafia migas dan pupuk. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat bebas dari praktik korupsi yang merugikan rakyat. (Red/Fadl)
Tonton juga:
https://youtu.be/2QoqWnoFF-4?si=fAZ_X4HoglzNO3AD
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
