Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta,LIRATV.ID – Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan atau Justice and Inclusive Wash Coalition-Indonesia, menggelar kegiatan Rembuk Perempuan Pesisir untuk mendorong pelayanan akses air minum, air bersih, fasilitas sanitasi, hingga pengelolaan sampah.Kegiatan dilaksanakan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur Rabu (11/12/2024).
Koalisi ini sudah melakukan survei pendataan keluarga nelayan tradisional di 26 kabupaten/kota, serta pemetaan partisipatif lima wilayah pesisir yakni Lombok Timur, Bangkalan, Semarang, Tangerang dan Medan. Hasilnya menunjukkan, wilayah desa pesisir tidak memiliki infrastruktur saluran air limbah domestik yang memadai termasuk septic-tank.
Sejak 2019 lalu, Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) yang terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan International Budget Partnership (IBP) mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat pesisir, khususnya terkait dengan kehidupan dan penghidupan nelayan kecil dan tradisional, termasuk akses atas air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan pesisir di Indonesia.
” Perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir kekurangan akses terhadap air bersih dan sanitasi disebabkan sumber daya publik belum dikelola secara adil dan efektif,” ujar Ketua Perempuan Pesisir Rosinah.
Partisipatif di lima wilayah pesisir, yakni Lombok Timur, Bangkalan, Semarang, Tangerang, dan Medan, menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen rumah tangga nelayan di Kota Medan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangkalan tidak memiliki saluran pembuangan limbah yang memadai. Pentingnya perhatian pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa guna mendukung program WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) yang responsif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
Sementara Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan menyampaikan bahwa Peran perempuan dalam ekosistem perikanan dan kelautan sangat penting dan strategis, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.
Peranannya (perempuan) terbentang dari mulai memproduksi ikan hingga mengolah dan memasarkan. Perempuan Pesisir juga berperan penting dalam menjaga kebutuhan gizi keluarga. Karena itu,
“kebijakan kelautan dan perikanan harus menyasar secara khusus dampaknya bagi perempuan.” Terang Dani
Masalah sanitasi, akses air, dan kesehatan pemukiman Pesisir merupakan hal paling mendasar. Sayangnya, infrastruktur sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah di pemukiman Pesisir sangat buruk dan memprihatinkan.
“Saya setuju yang dikatakan Presiden Prabowo, buat apa Indonesia masuk jadi anggota G20 tapi rakyatnya miskin dan gak punya WC. Buat apa masuk OECD tapi masyarakat Pesisir gak bisa akses air bersih. Tidak ada gunanya.”terang Dani.
Ditempat yang sama Pius Widiyatmoko dari Perkumpulan Inisiatif menyampaikan bahwa Perkumpulan Inisiatif memberikan pendampingan kepada KPPI untuk melakukan pemetaan partisipatif dengan tools KoboCollect untuk mendalami permasalahan air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah di daerah pesisir.
“Tahapan pendampingan dimulai dengan melibatkan ibu-ibu KPPI dalam menyusun instrumen, melakukan pendataan, mengolah data dan menyusun laporan hasil survei”, ujar Pius.
Perkumpulan Inisiatif memberikan penguatan kepada ibu-ibu KPPI sehingga mampu melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah. Ibu-Ibu KPPI mampu melakukan audiensi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan anggota DPRD untuk menyampaikan hasil survei dan usulan solusi atas persoalan air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah di daerah pesisir. Kemudian, ibu-ibu KPPI melaksanakan Rembuk Perempuan Pesisir dengan mengundang Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah (Bappeda, DLH, Dinas Kebersihan, Dinas Permukiman, Dinas Kesehatan, DPMPD), Anggota DPRD, dan Ombudsman. “Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai media aspirasi perempuan kepada pemerintah daerah sehingga terbangun komunikasi serta komitmen untuk menyelesaikan permasalahan perempuan di isu WASH (Water, Sanitation and Hygiene)”, pungkas Pius.
