Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, LiraTV.id – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menyesalkan pernyataan jurnalis Tempo dalam podcast Bocor Alus Politik yang diunggah akun YouTube Tempodotco pada Sabtu (27/1/2024). Podcast tersebut berjudul ‘Peran Menteri Sekretaris Negara Pratikno Mengegolkan Agenda Politik Jokowi’.
Dalam podcast yang dimaksud, jurnalis Tempo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Pratikno untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Padahal, satu minggu sebelumnya baik pihak istana maupun pihak PDIP telah menepis kebenaran isu tersebut.
“Menghadapi pemilu, hal-hal seperti ini menjadi sangat sensitif karena dapat menimbulkan kegaduhan politik di kalangan elit maupun masyarakat. Ini sangat disesalkan. Media harusnya turut serta mewujudkan pemilu damai sebagaimana fungsinya yang diatur dalam Undang Undang Pers,” kata R Haidar Alwi, Minggu (28/1/2024).
Menurutnya, boleh saja membahas isu tersebut jika memiliki sumber yang bisa dipercaya. Akan tetapi alangkah bijaknya bila menyertakan bantahan dari pihak istana yang diwakili oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan pihak PDIP Hasto Kristiyanto.
“Antara bantahan dengan unggahan podcast tersedia rentang waktu yang cukup, tapi kenapa bantahannya tidak disertakan? Aktualitas itu news value dan keberimbangan itu diatur Kode Etik Jurnalistik. Saya rasa mereka mengabaikan itu,” kata R Haidar Alwi.
Ia berharap jurnalis terlebih dahulu memverifikasi sebuah isu sebelum disajikan untuk menjadi konsumsi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.
“Jangan sampai sudah menimbulkan kesan negatif dalam hal ini terhadap Presiden Jokowi dan Mensesneg Pratikno, masyarakat juga tidak mendapatkan informasi yang akurat. Kalau begitu, motifnya patut dipertanyakan. Sensasi? Cuan? Atau titipan?” kata R Haidar Alwi.
Diingatkannya, sebelumnya podcast Bocor Alus Politik Tempo pernah terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait pembahasan mengenai Menteri BUMN Erick Thohir.
“Kritik boleh, bagus malah. Tapi harus beradab, sesuai aturan,” tegas R Haidar Alwi.
