Jakarta, liratv.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam melanjutkan pembangunan jalan cepat (bypass) Lembar–Kayangan, yang ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada tahun 2027.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP GMPRI, Raja Agung Nusantara, yang menilai proyek ini sebagai langkah strategis, progresif, dan visioner dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di NTB, khususnya di Pulau Lombok.
“Pembangunan jalan bypass Lembar–Kayangan merupakan wujud konkret komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta membuka simpul-simpul ekonomi baru. Ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” tegas Raja Agung Nusantara.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi NTB memastikan kelanjutan proyek ini pada tahun 2026 setelah sempat tertunda akibat kendala anggaran serta belum rampungnya proses tender Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada tahun sebelumnya. Saat ini, tahapan pengkajian melalui feasibility study (FS) masih berlangsung, bersamaan dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED), penyelesaian Amdal, serta proses pembebasan lahan.
Plt Kepala Dinas PUPR dan Perkim NTB, Budi Herman, menyampaikan bahwa tim teknis terus melakukan kajian komprehensif terhadap proyek yang diproyeksikan menelan anggaran hingga triliunan rupiah tersebut. Pemilihan jalur Sengkol–Pringgabaya pun disebut telah melalui pertimbangan matang, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurai kepadatan lalu lintas pada jalur utama Mataram–Lombok Timur.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan optimisme bahwa proyek ini akan memasuki tahap konstruksi pada tahun 2027, dengan fokus tahun berjalan pada penyelesaian seluruh aspek teknis dan administratif.
Menanggapi hal tersebut, DPP GMPRI menilai bahwa skema pembebasan lahan melalui pendekatan konsolidasi atau wakaf lahan merupakan terobosan inovatif yang patut diapresiasi, namun harus dikawal secara ketat agar tetap mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini, namun menekankan pentingnya pelaksanaan yang akuntabel dan berkeadilan. Skema konsolidasi lahan harus benar-benar memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan ketimpangan baru,” lanjut Raja Agung Nusantara.
Dukungan terhadap proyek strategis ini juga diperkuat oleh salah satu Dewan Pembina DPP GMPRI, Iyuk Wahyudi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Forum CSR Indonesia. Ia menilai pembangunan bypass Lembar–Kayangan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan iklim investasi dan keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Proyek ini memiliki potensi besar dalam mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kami melihat adanya peluang penguatan peran CSR dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di NTB, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan terdampak,” ujar Iyuk Wahyudi.
Lebih lanjut, DPP GMPRI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis yang kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal jalannya proyek ini, guna memastikan realisasi yang tepat waktu, tepat sasaran, serta berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Jalan bypass Lembar–Kayangan dengan panjang kurang lebih 50 kilometer ini direncanakan melintasi jalur selatan Pulau Lombok, mencakup wilayah Gerung, Praya, Sengkol, Keruak, Labuhan Haji hingga Pringgabaya. Jalur ini dinilai lebih efisien secara logistik serta strategis dalam mendukung mobilitas kendaraan besar, sehingga mampu mengurangi beban lalu lintas pada jalur utama yang selama ini mengalami kepadatan.
“Ini adalah momentum penting bagi NTB untuk melompat lebih maju. DPP GMPRI akan terus berdiri bersama rakyat dan pemerintah, memastikan pembangunan ini berjalan secara berintegritas, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama,” tutup Raja Agung Nusantara.
