Oleh: R. Haidar Alwi. (Pemikir Bangsa/Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB)
ANCAMAN krisis energi global kembali meningkat seiring ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia.
Bagi Indonesia yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya, setiap gangguan pasokan global dapat langsung memicu tekanan pada stok BBM nasional.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan cepat untuk menekan konsumsi energi domestik.
Salah satu opsi yang layak dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai pemerintah dan swasta—kecuali sektor vital—yang dipadukan dengan percepatan dan perpanjangan cuti bersama Lebaran.
Kombinasi kebijakan ini berpotensi menekan mobilitas nasional secara signifikan sehingga konsumsi BBM dapat ditekan dalam waktu relatif singkat.
Mobilitas Harian Menjadi Sumber Konsumsi BBM Terbesar
Sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional, terutama dari kendaraan pribadi. Mobilitas harian pekerja di kota-kota besar—perjalanan pergi dan pulang kantor—menghabiskan jutaan liter bensin setiap hari.
Kemacetan di kawasan metropolitan seperti Jabodetabek juga memperburuk konsumsi BBM karena kendaraan menghabiskan lebih banyak bahan bakar dalam kondisi berhenti dan berjalan.
Dengan kata lain, mobilitas kerja harian adalah salah satu sumber pemborosan BBM terbesar di Indonesia.
WFH Mengurangi Perjalanan Jutaan Kendaraan
Jika pemerintah menerapkan WFH secara luas bagi pegawai administrasi yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, maka jutaan kendaraan tidak perlu melakukan perjalanan setiap hari.
Manfaat langsungnya antara lain:
– Mengurangi perjalanan kendaraan pribadi dan ojek online
– Menurunkan kemacetan yang menyebabkan pemborosan BBM
– Mengurangi perjalanan dinas dan mobilitas sekunder
Pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa kebijakan WFH mampu menurunkan mobilitas perkotaan secara drastis. Dampaknya tidak hanya terasa pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga pada konsumsi energi transportasi.
Dalam konteks krisis energi, WFH dapat menjadi instrumen penghematan BBM yang cepat dan murah.
Percepatan dan Perpanjangan Cuti Lebaran
Selain WFH, pemerintah juga dapat mengambil langkah tambahan dengan mempercepat dan memperpanjang cuti bersama Lebaran.
Langkah ini memiliki dua manfaat sekaligus.
Pertama, mempercepat cuti Lebaran akan membuat sebagian aktivitas ekonomi dan perkantoran berhenti lebih awal, sehingga mobilitas harian pekerja menurun lebih cepat.
Kedua, memperpanjang masa cuti akan memperlambat kembalinya mobilitas kerja normal setelah Lebaran. Dengan demikian, konsumsi BBM dapat ditekan lebih lama selama periode rawan gangguan pasokan energi.
Strategi ini pernah digunakan pemerintah untuk mengatur arus mudik agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Namun dalam konteks krisis energi, tujuannya bukan hanya mengurai kemacetan, tetapi juga menekan konsumsi BBM nasional.
Kebijakan Cepat Tanpa Investasi Infrastruktur
Keunggulan dari kombinasi kebijakan WFH dan cuti Lebaran adalah sifatnya yang dapat diterapkan sangat cepat tanpa membutuhkan investasi infrastruktur baru.
Pemerintah hanya perlu mengeluarkan kebijakan yang mengatur:
– Penerapan WFH bagi ASN dan pegawai sektor swasta non-vital
– Operasional normal untuk sektor vital seperti energi, kesehatan, logistik, transportasi, keamanan, dan pelayanan publik
– Percepatan dan perpanjangan cuti bersama Lebaran untuk mengurangi mobilitas kerja
Dengan kebijakan ini, konsumsi BBM nasional berpotensi turun dalam waktu singkat karena berkurangnya mobilitas jutaan pekerja.
Menekan Risiko Panic Buying BBM
Dalam situasi krisis energi, kepanikan masyarakat sering kali dipicu oleh lonjakan permintaan mendadak, bukan semata karena kelangkaan pasokan.
Jika mobilitas tetap tinggi sementara pasokan BBM terganggu, antrean panjang di SPBU bisa menjadi pemandangan yang sulit dihindari.
Dengan menurunkan mobilitas melalui WFH dan cuti panjang, tekanan terhadap distribusi BBM dapat dikurangi. Hal ini membantu menjaga stabilitas pasokan dan mencegah kepanikan masyarakat.
Kebijakan Sementara di Masa Darurat Energi
Memang tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Beberapa sektor tetap membutuhkan kehadiran fisik di tempat kerja. Selain itu, sektor informal dan usaha kecil di sekitar kawasan perkantoran juga bisa terdampak.
Karena itu, kebijakan ini sebaiknya diposisikan sebagai langkah sementara selama periode krisis energi, bukan sebagai perubahan permanen dalam sistem kerja nasional.
Namun dalam situasi ketidakpastian pasokan minyak global, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai opsi yang dapat segera diterapkan.
Dalam konteks ini, WFH yang dipadukan dengan percepatan dan perpanjangan cuti Lebaran dapat menjadi salah satu strategi darurat paling realistis untuk menghemat BBM nasional.
Kebijakan sederhana ini berpotensi mengurangi mobilitas jutaan kendaraan setiap hari—sebuah langkah yang sangat berarti ketika pasokan energi sedang berada di bawah tekanan.
Jakarta, 6 Maret 2026
