DPN Indonesia, FHP Law School, dan LMND Teken MOU Berikan 2.000 Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi Kader LMND di Seluruh Indonesia
Jakarta, LIRATV.ID
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran mahasiswa dalam pembangunan demokrasi melalui dua agenda strategis yang diselenggarakan di Puri Mega Hotel, Jalan Pramuka, Jakarta, Jumat (13/2).
Agenda pertama adalah Konferensi Wilayah (Konferwil) LMND DK Jakarta periode 2026–2028 yang mengangkat tema “Gotong Royong Wujudkan Jakarta untuk Semua” dengan subtema diskusi “Perampasan Ruang Hidup vs Kota Global, Pembangunan Jakarta untuk siapa?”. Forum ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ruang refleksi kritis terhadap arah pembangunan Jakarta di tengah ambisi menjadi kota global.
Konferwil menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Alif Fauzi Nurwidiastomo, Feby Rahmayana (Wakil Ketua Umum Kepemudaan LMND), Ratna Dumasari (Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil Kementerian HAM DK Jakarta), serta Syahroni Fadhil (Advokasi Kebijakan Lingkungan Hidup). Keynote speaker dalam kegiatan tersebut adalah Mikael Azeho Harwanto selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Daerah Khusus Jakarta.
Dalam forum tersebut dibahas berbagai isu strategis, antara lain hak atas ruang hidup warga, ketimpangan sosial di perkotaan, serta urgensi partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. LMND menegaskan bahwa pembangunan Jakarta harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan bukan semata pada kepentingan modal serta investasi.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Program 2.000 Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kerja sama ini melibatkan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia, FHP Law School, dan Eksekutif Nasional LMND.
MoU ditandatangani oleh Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H. selaku Presiden DPN Indonesia, Satria Utama selaku Presiden FHP Law School, serta pimpinan Eksekutif Nasional LMND yang diwakili Ketua Umum Muh. Isnain Mukadar, Sekretaris Jenderal Julfikar Hasan, dan Deputi Hukum & HAM Betran Sulani.
Program beasiswa ini bertujuan membuka akses pendidikan profesi advokat bagi kader dan generasi muda, khususnya mahasiswa dan aktivis, guna meningkatkan kapasitas hukum dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia.
Ketua Umum LMND menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah konkret memperkuat basis kader di bidang hukum. Ia menegaskan mahasiswa tidak hanya dituntut kritis, tetapi juga harus memiliki kompetensi profesional untuk membela kepentingan rakyat.
Presiden DPN Indonesia turut menyatakan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan.
Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB itu berlangsung penuh semangat kebersamaan. Konferwil LMND DK Jakarta ke-V diharapkan melahirkan kepengurusan baru yang solid serta rekomendasi strategis dalam memperjuangkan hak warga Jakarta dan memperkuat sinergi gerakan mahasiswa dengan lembaga profesi hukum demi demokrasi yang substantif.
