Liratv.id – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Kementerian Perhubungan mengungkap adanya pola pelanggaran etika serius di internal salah satu maskapai penerbangan nasional. Temuan ini muncul setelah DJPU menerima dan menindaklanjuti sejumlah laporan anonim yang mengindikasikan perilaku tidak profesional di antara kru penerbangan.
Hasil pemeriksaan awal 2026 menunjukkan, tujuh pilot dari total 45 pilot aktif tercatat menjalin hubungan romantis yang tidak pantas dengan pramugari. Sebagian pilot tersebut diketahui telah berstatus menikah. DJPU menilai temuan ini bukan kasus terpisah, melainkan membentuk pola pelanggaran yang berkembang dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Praktik tersebut diduga berkaitan dengan kebijakan perekrutan pramugari secara besar-besaran seiring bertambahnya rute penerbangan. Intensitas interaksi kerja yang tinggi, jadwal terbang padat, serta kebersamaan di luar jam operasional dinilai membuka ruang terjadinya relasi yang melampaui batas profesionalisme.
Selain hubungan personal, DJPU menemukan indikasi favoritisme dalam penugasan, mulai dari pemilihan rute tertentu, pemberian kesempatan pelatihan tanpa dasar prestasi yang jelas, hingga perlakuan khusus di dalam pesawat. Kondisi ini memicu ketidaknyamanan kru lain, merusak kepercayaan tim, dan berdampak pada efektivitas kerja.
Yang paling mengkhawatirkan, terdapat indikasi penurunan fokus pilot saat bertugas, termasuk penggunaan komunikasi pribadi di kabin pilot. Praktik tersebut bertentangan dengan Standar Keselamatan Penerbangan Internasional ICAO, yang menegaskan bahwa awak pesawat wajib menjaga fokus penuh selama operasional penerbangan, serta melanggar Peraturan DJPU yang mewajibkan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan mutlak terhadap prosedur keselamatan.
Atas temuan tersebut, maskapai menjatuhkan sanksi administratif hingga pemutusan hubungan kerja, sementara DJPU mendorong pembaruan kebijakan etika, penguatan pengawasan internal, serta pelatihan wajib profesionalisme kru. DJPU menegaskan, pelanggaran etika bukan sekadar urusan internal perusahaan, melainkan persoalan keselamatan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap industri penerbangan nasional.
