Badung, Bali — Di balik gemerlap pariwisata internasional Kabupaten Badung, tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Dinamika wisatawan mancanegara, arus pekerja, aktivitas hiburan malam, hingga potensi tindak pidana konvensional dan transnasional, menuntut kepemimpinan kepolisian yang tidak hanya tegas, tetapi juga adaptif dan berkeadilan.
Selama menjabat sebagai Kapolres Badung, AKBP M. Arif Batubara, S.H., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., dinilai berhasil menavigasi kompleksitas tersebut melalui kombinasi penegakan hukum yang konsisten dan pendekatan humanis berbasis pencegahan.
Penegakan Hukum Tanpa Kompromi, Pencegahan Jadi Fondasi
Data dan keterangan dari sejumlah sumber kepolisian serta pemerintah daerah menunjukkan, di bawah kepemimpinan AKBP Arif Batubara, Polres Badung aktif menindak berbagai tindak pidana, mulai dari kejahatan jalanan, narkotika, pencurian dengan pemberatan, hingga gangguan kamtibmas yang berpotensi mencoreng citra pariwisata Bali.
Namun, penindakan tersebut tidak berdiri sendiri. Upaya preventif seperti patroli rutin di kawasan rawan, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta pengawasan terpadu di pusat-pusat keramaian wisata menjadi pola kerja yang dikedepankan.
“Beliau tidak menunggu kejadian besar baru bertindak. Pencegahan itu yang paling terasa. Polisi hadir sebelum masalah membesar,” ujar I Made Suartana, tokoh masyarakat Kecamatan Kuta, saat ditemui Radar007.com. Dikutip, Sabtu (7/2).
Warga Merasakan Dampak Langsung Keamanan
Pandangan senada disampaikan warga setempat. Ni Luh Putri Astuti, pelaku UMKM di wilayah Legian, mengaku situasi keamanan lebih terkendali selama AKBP Arif Batubara menjabat.
“Kalau dulu kami sering khawatir soal pencurian atau keributan malam hari. Sekarang patroli lebih sering, respon polisi juga cepat. Kami sebagai warga dan pedagang merasa lebih aman,” katanya.
Kehadiran polisi yang responsif dinilai berpengaruh langsung terhadap rasa aman masyarakat, sekaligus menjaga iklim usaha dan pariwisata tetap kondusif.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Stabilitas
Keberhasilan menjaga kamtibmas Badung tidak lepas dari pola kepemimpinan AKBP Arif Batubara yang menekankan kolaborasi lintas sektor. Sinergi dengan pemerintah daerah, desa adat, tokoh agama, pelaku pariwisata, hingga unsur TNI, dinilai memperkuat daya cegah terhadap potensi gangguan keamanan.
“Kapolres Badung saat itu sangat terbuka. Koordinasi dengan desa adat berjalan baik, sehingga masalah sosial bisa diselesaikan lebih awal sebelum menjadi konflik hukum,” ungkap I Ketut Sudarsana, Bendesa Adat di wilayah Badung Selatan.
Pendekatan ini dinilai sejalan dengan karakter sosial Bali yang mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal, tanpa mengurangi ketegasan hukum ketika pelanggaran terjadi.
Berimbang: Tegas pada Pelanggaran, Humanis pada Masyarakat
Meski dikenal tegas, AKBP Arif Batubara juga kerap menekankan kepada jajarannya agar penegakan hukum tetap berlandaskan etika dan hak asasi manusia. Penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, guna menghindari gesekan sosial yang tidak perlu.
Pengamat kebijakan publik di Bali menilai gaya kepemimpinan tersebut relevan dengan tantangan kepolisian modern.
“Badung adalah etalase Indonesia di mata dunia. Polri harus hadir dengan wajah yang tegas namun beradab. Apa yang dilakukan AKBP Arif Batubara mencerminkan keseimbangan itu,” ujar seorang akademisi hukum yang enggan disebutkan namanya.
Warisan Kepemimpinan di Wilayah Strategis
Seiring berakhirnya masa tugasnya sebagai Kapolres Badung, AKBP M. Arif Batubara meninggalkan warisan kepemimpinan yang tidak hanya diukur dari angka penindakan, tetapi juga dari meningkatnya rasa aman dan kepercayaan publik.
Jejaknya memperlihatkan bahwa menjaga kamtibmas di wilayah strategis seperti Badung membutuhkan lebih dari sekadar komando struktural. Dibutuhkan ketegasan hukum, kepekaan sosial, dan keberanian mengambil keputusan di tengah tekanan kepentingan.
Bagi masyarakat Badung, sosok AKBP Arif Batubara dikenang sebagai perwira yang hadir, bekerja, dan menjaga keamanan dengan pendekatan yang membumi, tanpa mengabaikan marwah dan integritas institusi Polri.(Red)
