Serikat Muda Amanat Rakyat Tolak Wacana Pembentukan Kementerian Kepolisian

JAKARTA, LIRATV.ID – Serikat Muda Amanat Rakyat (SMART) mendukung penuh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana pembentukan Kementerian Kepolisian.

Koordinator SMART, Yayan Septiadi, mengatakan sikap tegas Kapolri dalam menolak Kementerian Kepolisian adalah langkah tepat, konstitusional, dan mencerminkan komitmen menjaga independensi Polri di tengah dinamika politik dan pemerintahan.

“Kami memandang sikap Kapolri yang menolak wacana pembentukan Kementerian Kepolisian sebagai bentuk ketegasan sekaligus keberanian moral untuk menjaga marwah dan independensi Polri. Ini adalah sikap negarawan yang patut diapresiasi,” ujar Yayan kepada media, Selasa (27/1/2026).

Menurut Yayan, wacana pembentukan Kementerian Kepolisian tidak urgent, dan bisa memicu persoalan serius bagi tata kelola pemerintahan maupun sistem penegakan hukum di Indonesia.

Potensi Masalah Kelembagaan dan Tumpang-Tindih Kewenangan

Yayan menilai wacana pembentukan Kementerian Kepolisian akan menimbulkan komplikasi, dan berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antara Polri dan kementerian baru tersebut.

Dalam praktiknya, jelas Yayan, Kementerian Kepolisian akan memperpanjang rantai birokrasi, memperlambat pengambilan keputusan strategis, serta mengaburkan garis komando yang selama ini telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

“Polri telah memiliki sistem komando yang tegas dan mekanisme pengawasan yang jelas. Jika ditambahkan kementerian baru, justru akan menimbulkan kerancuan struktural dan memperlemah efektivitas institusi kepolisian,” tegas Yayan.

Lebih jauh, Yayan selaku koordinator SMART berpandangan bahwa Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus berdiri secara independen, profesional, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

Pembentukan Kementerian Kepolisian dikhawatirkan dapat membuka ruang intervensi politik yang berlebihan terhadap institusi penegak hukum.

Yayan selaku koordinator SMART mengingatkan salah satu amanat Reformasi 1998 adalah memisahkan Polri dari struktur kekuasaan politik yang berpotensi mengekang profesionalisme aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengembalikan pola lama perlu dikaji secara kritis dan menyeluruh.

“Reformasi Polri bukan tentang menambah struktur baru, melainkan memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pembentukan Kementerian Kepolisian justru berpotensi menjauhkan Polri dari semangat reformasi itu sendiri,” jelas Yayan.

Yayan mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan institusi kepolisian yang kuat, namun tetap diawasi secara proporsional.

Pengawasan tersebut, la juta Yayan, seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum, pengawasan internal, serta partisipasi publik, bukan dengan menambah lapisan birokrasi baru.

Alih-alih membentuk Kementerian Kepolisian, SMART mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk fokus pada agenda yang lebih substansial, yakni penguatan profesionalisme Polri.

Hal ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penegakan kode etik yang tegas, serta transparansi dalam penanganan perkara.

“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah Polri yang semakin profesional, humanis, dan dipercaya publik. Itu hanya bisa dicapai melalui reformasi internal yang konsisten, bukan dengan membentuk lembaga baru,” tambah Yayan.

Selain itu, Yayan atas nama SMART mengapresiasi berbagai langkah transformasi yang telah dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir, termasuk upaya peningkatan pelayanan publik dan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat.

Namun demikian, Yayan mengingatkan proses pembenahan harus terus dikawal agar berjalan secara berkelanjutan.

Bangun Kepedulian Generasi Muda

Yayan menjelaskan posisi SMART sebagai organisasi kepemudaan, mengajak generasi muda jangan apatis terhadap isu-isu strategis kebangsaan, termasuk kebijakan terkait reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum.

Menurut Yayan, suara kritis anak muda sangat dibutuhkan agar arah kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“Generasi muda harus berani bersuara dan terlibat aktif dalam mengawal kebijakan publik. Sikap Kapolri yang menolak wacana Kementerian Kepolisian ini perlu kita dukung bersama sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi,” ujar Yayan.

Yayan menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mengawal isu-isu kebangsaan, demokrasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dukungan terhadap sikap Kapolri ini, menurut Yayan, merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga arah reformasi tetap berada di jalur yang benar.

Di akhir pernyataannya, Yayan berharap agar pemerintah dan para pengambil kebijakan dapat lebih mendengarkan aspirasi publik serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang diambil.

“Kami berharap wacana pembentukan Kementerian Kepolisian tidak lagi dilanjutkan. Fokuskan energi bangsa ini pada penguatan institusi yang sudah ada, demi terciptanya penegakan hukum yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” tutup Yayan Septiadi, koordinator SAMRT.