JAKARTA, Aryaduta hotel (17/1/2026), menjadi saksi lahirnya sebuah babak baru dalam politik nasional.
Rakernas RG menegaskan kehadirannya sebagai kekuatan politik baru yang mengklaim lahir dari kegelisahan publik terhadap praktik politik lama.
Ketua GR Kab Siak Menutut Keadilan Pembagian Hasil SDA
Wilayah Riau angkat suara menanggapi kisruh pembagian Participating Interest (PI) 10% dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Pemerintah Provinsi Riau yang hanya senilai satu dolar per bulan.
Bagi hal ini bukan sekadar angka kecil, tetapi bentuk nyata ketidakadilan terhadap keadilan ekonomi, etika publik, dan martabat daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Ia menilai apa yang dilakukan
Bayangkan, satu dolar untuk provinsi yang telah menjadi urat nadi energi bangsa.
Ini bukan sekadar persoalan nominal, tapi simbol dari ketidakadilan struktural yang selama ini menjerat daerah penghasil.
Belum lagi soal perkebunan sawit dan tanah masyarakat Presiden Prabowo Subianto, untuk menuntaskan dugaan praktik mafia tanah yang disebut telah menguasai lahan masyarakat selama bertahun-tahun. Sementara itu, aparat dan pemerintah daerah meminta semua pihak menahan diri sembari menunggu proses mediasi dan verifikasi hukum yang masih berjalan.
Rakernas RG dipandang sebagai pesan politik tersendiri.
Tempat yang biasa menjadi arena agenda nasional dan internasional itu menegaskan bahwa Gerakan Rakyat ingin tampil serius sejak langkah awal.
Respons publik terhadap deklarasi ini terbelah. Sebagian masyarakat menyambutnya sebagai angin segar di tengah kejenuhan politik nasional.
Tantangan berikutnya jauh lebih berat: membangun struktur, memperluas basis dukungan,
Sejarah akan mencatat apakah gaung yang lahir di Menteng ini akan tumbuh menjadi kekuatan perubahan atau sekadar menjadi gema sesaat dalam riuhnya demokrasi Indonesia.
