Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta – LiraTV.id –Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias periode 2025–2030 yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Sabayuti Gulo, SE, menyoroti dampak sentralisasi kebijakan nasional terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Sabayuti Gulo saat diwawancarai awak media pada hari kedua peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan dan Rakernas I PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).
Menurut Sabayuti, kondisi fiskal Kabupaten Nias saat ini sangat terbatas. Sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program prioritas masyarakat menjadi sangat sempit.
Ia menjelaskan bahwa banyak program pembangunan yang telah direncanakan, termasuk janji kampanye kepala daerah, tidak dapat direalisasikan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran tersebut.
“Kami di daerah menghadapi keterbatasan serius. Belanja pegawai sangat besar, sementara kebutuhan masyarakat sangat banyak. Akibatnya, pemerintah daerah tidak leluasa bergerak,” ujarnya.
Sabayuti menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan menjadi tantangan besar bagi daerah. Padahal, infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti kebijakan nasional yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan kondisi setiap daerah. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan secara seragam justru berpotensi menimbulkan ketimpangan.
“Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Kebijakan pusat seharusnya tidak diberlakukan secara seragam tanpa melihat kebutuhan dan kemampuan daerah,” katanya.
Melalui momentum Rakernas I PDI Perjuangan, Sabayuti berharap partai dapat mendorong evaluasi kebijakan nasional yang dinilai terlalu sentralistis serta memperkuat kembali semangat otonomi daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang yang cukup untuk berkarya dan melayani rakyat.
Ia menambahkan bahwa peninjauan kembali terhadap kebijakan nasional yang kurang berpihak kepada daerah sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan lebih adil dan merata di seluruh Indonesia.
