Jakarta, LiraTV.id – Memasuki Tahun 2026, Partai Masyumi menggebrak dengan pandangan-pandangan kritis atas kondisi bangsa Indonesia yang kehilangan integritas para penguasa, hingga politik ijon yang mencengkeram kedaulatan.
Dalam pernyataan tertulis yang ditandatangi langsung oleh Ketua Umum Partai Masyumi Dr. Ahmad Yani, SH., MH dan Sekretaris Jenderal Samsudin Dayan, SH., M.Si, dinyatakan 5 Pandangan Umum serta 4 Tuntutan Tegas Partai Masyum, sebagai berikut:
Di akhir 2025 ini, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah yang krusial. Partai Masyumi, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab keumatan, mencermati bahwa Republik ini sedang menghadapi ancaman eksistensial yang tidak main-main.
Kita menyaksikan kerapuhan struktural yang bukan disebabkan oleh invasi militer asing, melainkan oleh pembusukan dari dalam (internal decay).
Akar dari semua kemelut itu adalah krisis integritas. Sejarah peradaban mengajarkan bahwa runtuhnya sebuah negara, dimulai ketika integritas penguasanya hancur, kepercayaan rakyat sirna, dan keadilan menjadi barang dagangan.
Berdasarkan kajian terhadap data empiris dan realitas sosial-politik yang ada, Partai Masyumi menyampaikan sebagai berikut:
PANDANGAN UMUM PARTAI MASYUMI
1. Runtuhnya Integritas Penguasa, Memicu Disintegrasi
Partai Masyumi memandang bahwa runtuhnya integritas penguasa adalah hulu dari ancaman disintegrasi bangsa.
Ketidakpercayaan warga terus melemah; data Global Trustworthiness Monitor IPSOS tahun 2024 menempatkan politisi sebagai profesi paling tidak dipercaya. Demikian juga skor Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK yang stagnan di angka 70 atau kategori “Rentan Korupsi”.
Ledakan 1.850 kasus korupsi sepanjang 2024-2025 menjadi bukti telanjang lemahnya integritas. Rumusnya, ketika integritas mengendur, disintegrasi teritorial maupun sosial pasti menguat.
2. Demokrasi Transaksional, dan Jeratan “Politik Ijon”
Partai Masyumi meyakini, bahwa integritas yang lemah adalah produk politik biaya tinggi (high-cost politics) yang menyuburkan “politik ijon”.
Para calon pemimpin eksekutif dan legislatif, menggadaikan kewenangan masa depannya pada para pemodal (oligarki) dengan membiayai kontestasi mereka. Akibatnya, lahirlah kebijakan publik yang bias. Pejabat terpilih tidak lagi bekerja untuk rakyat (demos), tetapi mengabdi pada oligarki.
Sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan segelintir orang, sementara aspirasi rakyat diabaikan. Ini pembajakan negara (state capture), yang membuat pembangunan timpang dan pemberantasan korupsi menjadi mustahil.
3. Kegagalan Sentralisasi dan Ketidakadilan Pusat-Daerah.
Partai Masyumi memandang, resentralisasi kewenangan perizinan melalui UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dengan dalih efisiensi investasi, secara faktual telah mengebiri semangat otonomi daerah yang dijamin UU No. 23 Tahun 2014, dan ini memicu resistensi luas karena daerah merasa hanya menjadi objek eksploitasi SDA tanpa kendali.
Pengurangan kewenangan daerah ini menjadi pelanggaran janji suci bernegara, yang dapat menciptakan ketidakadilan distributif akut; dan jika terus dibiarkan, narasi perlawanan daerah dan bibit disintegrasi niscaya akan kembali menguat secara sah dan masif.
4. Kerusakan integritas Masyarakat.
Partai Masyumi memandang, bahwa data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) BPS yang menunjukkan tren penurunan persepsi publik terhadap ketidakwajaran korupsi (semakin permissive).
Kita menghadapi degradasi mental akut di mana Indonesia kini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dalam praktik politik uang (riset Muhtadi, 2019), dengan 33% pemilih terpapar dan mayoritas menganggap “serangan fajar” sebagai kewajaran atau rezeki.
Sikap permisif ini adalah residu langsung dari hilangnya keteladanan elite yang memamerkan gaya hidup mewah (flexing) di tengah ketimpangan ekonomi (Gini Ratio 0,388).
5. Manajemen Krisis yang Buruk Menggerus Legitimasi.
Tidak segera ditetapkannya status bencana Nasional, dan mengakibatkan lambanya penenangan bencana, bisa mengarah kepada tuduhan negara yang gagal hadir saat rakyat tertimpa musibah.
Lambannya birokrasi, dan atau penyelewengan dana bantuan, dapat semakin mempercepat delegitimasi negara di mata rakyat. Dan ketidakpuasan itu dapat memicu pembangkangan sipil.
TUNTUTAN TEGAS PARTAI MASYUMI
Berdasar pandangan itu, Partai Masyumi meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh pemangku kepentingan bangsa untuk:
1. Bersihkan Kabinet dari Antek Oligarki dan Tegakkan Hukum.
Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk lebih patriotik dalam pemberantasan korupsi, dengan tindakan nyata bukan dengan retorika. Bersihkan total kabinet dari figur-figur yang terindikasi antek oligarki atau memiliki rekam jejak cacat integritas.
2. Reformasi Sistem Politik: Kembali ke Hikmat Kebijaksanaan
Partai Masyumi menuntut reformasi sistem Pemilu untuk menghilangkan praktik politik uang. Demokrasi liberal yang brutal harus diakhiri. Hidupkan Permusyawaratan Perwakilan, sesuai jiwa Sila ke-4 Pancasila.
Perkuat peran Partai Politik, Utusan Golongan, Akademisi, dan Masyarakat Adat, dalam institusi perwakilan yang sesungguhnya. Ini adalah jalan tengah untuk menekan biaya politik yang mencekik dan memastikan representasi rakyat yang lebih berkualitas.
3. Otonomi Daerah yang Berkeadilan
Hentikan sentralisasi yang menindas. Kembalikan semangat desentralisasi yang bertanggung jawab. Berikan otonomi dan kewenangan yang luas dan adil bagi daerah untuk mengelola potensinya demi kemakmuran lokal.
4. Pendidikan Politik Anti Suap secara Masif
Perbaikan sistem dan pendidikan politik wajib dilakukan, secara masif dan berkelanjutan untuk membangun imunitas rakyat terhadap suap.
Pemerintah harus memastikan keharaman korupsi oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas keagamaan, bahwa memberi dan menerima suap dalam Pemilu (rishwah) adalah HARAM dan merupakan dosa besar. Fatwa ini harus menjadi gerakan moral nasional untuk memutus rantai politik uang.
Partai Masyumi menegaskan bahwa tuntutan ini adalah wujud cinta kami kepada Indonesia. Tanpa integritas, keadilan hanyalah ilusi, dan tanpa keadilan, persatuan akan runtuh. Mari kita selamatkan Indonesia sebelum terlambat.
Jakarta, 2 Januari 2026
Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi
Dr. Ahmad Yani, SH., MH
Ketua Umum
Sekretaris Jenderal
Samsudin Dayan, SH., M.Si
