Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Oleh: Ir. R Haidar Alwi (Pemikir Bangsa/Dengan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB)
PENETAPAN Marsinah sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2025 menjadi momen hening yang menyentuh kesadaran bangsa.
Di hari yang sama, keluarga Marsinah diterima Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri.
Dua peristiwa itu seperti dua sisi cermin: satu memantulkan luka masa lalu, satu lagi menunjukkan kehendak negara untuk memperbaiki masa depan.
Ketika sejarah dan kebijakan bertemu pada hari yang sama, bangsa ini seolah diingatkan bahwa keadilan bagi buruh bukan sekadar catatan lama, ia adalah amanat yang harus ditegakkan hari ini.
Dan dalam momen itulah publik melihat bahwa negara mulai merajut tanggung jawab moralnya kepada para pekerja Indonesia.
Perjumpaan tersebut bukan hanya agenda protokoler. Ia adalah sinyal bahwa Polri sedang bertransformasi, bergerak dari peran tradisional penegak hukum menuju peran baru sebagai penjaga keseimbangan sosial.
Kapolri ini memperlihatkan keberanian negara mengakui bahwa pekerja tidak bisa dilindungi hanya dengan retorika, tetapi dengan sistem yang sigap, manusiawi, dan berpihak.
“Penghormatan kepada pahlawan harus sejalan dengan perlindungan kepada rakyat yang bekerja”
Dari Luka Masa Lalu ke Kesadaran Baru Negara.
Kisah Marsinah adalah babak kelam yang tidak boleh dihapus dari ingatan bangsa. Ia adalah suara keberanian yang terhenti oleh ketidakadilan. Namun sejarah tidak boleh berhenti sebagai duka; ia harus menjadi guru.
Pertemuan keluarga Marsinah dengan Kapolri pada 10 November itu menunjukkan bahwa negara kini tidak ingin berjarak dari rakyat. Kapolri membuka ruang dialog, ruang penghormatan, dan ruang pembelajaran.
Itu langkah penting menuju negara yang dewasa: negara yang tidak menolak masa lalu, tetapi menjadikannya dasar untuk kebijakan yang lebih adil. Bangsa yang tumbuh adalah bangsa yang berani menyembuhkan lukanya.
Kesadaran inilah yang kemudian menuntut tindakan nyata. Pengakuan sejarah hanya berarti jika diikuti oleh sistem yang melindungi pekerja sebelum mereka tersakiti. Dan di sinilah langkah Kapolri menemukan relevansinya.
Desk Ketenagakerjaan: Polisi Menjaga Pekerja dari Hulu ke Hilir
Pembentukan desk Ketenagakerjaan Polri sebagai terobosan sunyi tetapi monumental. Desk ini menangani persoalan yang selama puluhan tahun menekan para buruh: intimidasi perusahaan, perselisihan upah, PHK tidak adil, hingga konflik industri yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.
Inilah wajah Polri yang baru: polisi yang hadir bukan hanya ketika terjadi tindak pidana, tetapi ketika ketidakadilan mulai tumbuh dalam relung-relung dunia kerja.
Kebijakan Kapolri ini adalah bentuk kecerdasan struktural. Buruh adalah fondasi ekonomi nasional, dan melindungi mereka berarti menjaga mesin bangsa tetap berjalan.
Ketika pekerja merasa aman, industri bekerja lebih tenang, produktivitas meningkat, dan konflik dapat dicegah sebelum membesar.Melindungi pekerja adalah cara paling elegan menjaga stabilitas negeri.
Desk Ketenagakerjaan adalah model kepemimpinan yang membaca zaman: kepemimpinan yang tidak hanya menertibkan, tetapi menyeimbangkan.
Namun keberhasilan Desk ini tidak hanya dilihat dari jumlah kasus yang diselesaikan, tetapi dari perubahan kultur negara dalam memandang pekerja.
Negara yang adil adalah negara yang memastikan rakyat kecil merasa aman bahkan sebelum masalah terjadi. Kapolri sedang membangun fondasi kultur itu melalui pendekatan humanis yang konsisten.
Kapolri dan Filsafat Negara Pekerja.
Sebuah bangsa disebut berperadaban ketika ia memuliakan pekerja. Polisi, sebagai wajah negara, memegang peran penting dalam membuktikan kemuliaan itu.
Dengan memperkuat Desk Ketenagakerjaan, Kapolri sedang membuka jalan menuju negara pekerja: negara yang memandang buruh bukan sebagai objek kebijakan, tetapi subjek yang martabatnya harus dijaga.
Pekerja adalah tulang punggung republik. Jika mereka rapuh, negara pun ikut rapuh. Maka langkah Kapolri bukan sebagai kebijakan teknis, tetapi sebagai pilihan moral.
Polisi yang membela rakyat kecil adalah polisi yang memahami esensi keberadaan negara. Dan inilah wajah Polri yang ingin dilihat rakyat: polisi yang tegas dalam hukum, tetapi lembut dalam kemanusiaan; kuat dalam struktur, tetapi peka dalam nurani.
Masa depan Indonesia sangat bergantung pada seberapa besar negara berani melindungi pekerjanya. Desk Ketenagakerjaan mungkin adalah langkah pertama, tetapi langkah pertama yang menentukan arah.
Karena bangsa ini tidak dibangun oleh simbol-simbol besar, melainkan oleh keputusan-keputusan tepat yang memuliakan mereka yang bekerja dalam diam.
Jika negara ingin dihormati, berdirilah bersama pekerja. Dan jika Polri ingin dicintai, jagalah mereka yang selama ini bekerja tanpa suara.
