Catatan Kritis Abah AAU : Jelang 5 Oktober Ancaman Kebangkitan Hantu Militerisme dan Ujian Supremasi Sipil Reformasi 98

Catatan Kritis Abah AAU :
Jelang 5 Oktober Ancaman Kebangkitan Hantu Militerisme dan Ujian Supremasi Sipil Reformasi 98

*Abah AAU – Direktur Eksekutif Megapolitan Strategis Indonesia,
Aktivis 98, Advokat, dan Praktisi Hukum**

Setiap 5 Oktober, Indonesia memperingati **Hari Ulang Tahun (HUT) TNI**. Seharusnya, momen ini menjadi refleksi atas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara yang tunduk di bawah kendali sipil, sebagaimana amanat Reformasi 1998.

Namun, menjelang peringatan tahun ini, publik kembali terusik oleh bayangan “hantu militerisme”—sebuah ancaman yang berpotensi merusak komitmen **supremasi sipil**, anak kandung sah Reformasi.

Sebagai mantan **Aktivis 98**, saya ingin mengingatkan kawan-kawan seperjuangan: jangan biarkan nilai luhur Reformasi terkubur. Jangan sampai demokrasi hari ini kembali dirusak oleh praktik militerisme yang dulu sudah kita tolak bersama.
—

Supremasi Sipil, Pilar Reformasi yang Terancam
Supremasi sipil adalah prinsip fundamental demokrasi: kekuasaan tertinggi ada di tangan warga sipil yang dipilih secara demokratis, sementara militer tunduk pada kebijakan sipil.

Prinsip ini lahir dari semangat menghapus **Dwifungsi ABRI** di masa Orde Baru, di mana militer terlibat dalam politik dan sosial. Meski secara formal Dwifungsi dihapus, residu dan upaya merekayasa peran militer di ranah sipil masih terus bermunculan.

Inilah bentuk baru militerisme pasca-Reformasi: tidak lagi melalui kudeta terbuka, melainkan masuk secara halus dan terlembaga.
—

Erosi Batas Sipil-Militer: Tiga Indikasi Utama

1. **Penempatan Perwira Aktif di Jabatan Sipil**
Perwira aktif TNI masih banyak ditempatkan di kementerian, lembaga, hingga BUMN. Dalihnya adalah profesionalisme dan kelebihan personel.

Namun dampaknya:

* Melemahkan birokrasi sipil yang seharusnya dikembangkan.

* Menciptakan kontrol sipil yang subjektif, berbasis politik, bukan profesionalisme.

2. **Revisi Undang-Undang TNI**

Revisi sejumlah aturan justru membuka kembali peluang keterlibatan militer di ranah sipil. Jika tidak diimbangi kontrol sipil yang kuat, ini langkah mundur dari semangat Reformasi.

3. **Keterlibatan dalam Urusan Non-Tradisional**
Dari bencana, proyek strategis nasional, hingga keamanan sipil—TNI sering dilibatkan di luar fungsi pertahanan. Ini berisiko:

* Mengaburkan peran TNI dan Polri.

* Memiliterisasi respons sipil terhadap masalah sosial.
—

Prabowo Subianto dan Paradoks Supremasi Sipil

Posisi **Prabowo Subianto** sebagai Presiden sekaligus Panglima Tertinggi TNI-Polri menghadirkan paradoks.

* **Potensi positif:**

Latar belakang militer bisa membuatnya lebih kredibel menegakkan profesionalisme TNI.

* **Risiko negatif:** Bisa melahirkan “militerisme subjektif” jika jabatan sipil diisi rekan-rekan purnawirawan atau perwira aktif.

Sebagai mantan prajurit yang diberhentikan pasca-1998, Prabowo memiliki dua pilihan: menjadi penguat profesionalisme TNI sesuai semangat Reformasi, atau justru membuka jalan bagi kembalinya dominasi militer di ranah sipil.
—

### Reformasi TNI dan Polri: Dua Sisi Mata Uang
Reformasi TNI dan Polri sama-sama penting, tapi punya titik rawan berbeda:

* **TNI:** ancaman utamanya adalah bangkitnya kembali militerisme institusional yang menggerus supremasi sipil.

* **Polri:** tantangan terbesarnya ada pada akuntabilitas, kultur kekerasan, dan pelanggaran HAM.

| Reformasi TNI – Pencapaian | Waspada Kemunduran |
| —————————— | —————————————- |
| Pemisahan TNI–Polri | Revisi UU yang memperluas ranah sipil |
| Penghapusan Fraksi ABRI di DPR | Pelibatan TNI berlebihan di urusan sipil |
| Doktrin netralitas politik | Peradilan militer masih tertutup |

| Reformasi Polri – Pencapaian | Waspada Kemunduran |
| ———————————— | ————————————– |
| Menjadi institusi sipil | Kultur kekerasan & impunitas |
| Peningkatan kualitas penegakan hukum | Lemahnya pengawasan internal-eksternal |
| Filosofi melayani masyarakat | Praktik bisnis & KKN dalam tubuh Polri |
—

Menjaga Warisan Reformasi

HUT TNI seharusnya menjadi momen penegasan: TNI profesional, netral, dan tunduk pada kontrol sipil.
Jika **hantu militerisme** kembali diberi ruang, maka cita-cita Reformasi 98 bisa hancur. Tugas masyarakat sipil, akademisi, media, hingga elite politik adalah menjaga agar supremasi sipil tetap kokoh, sementara TNI dan Polri berfungsi sesuai mandat konstitusi.

Inilah tantangan terbesar bangsa: menyeimbangkan kebutuhan stabilitas nasional tanpa mengorbankan demokrasi dan hak sipil rakyat.***
—