Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, LiraTV.id – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa dividen BUMN bukan sekadar angka di neraca, tetapi wujud konkret bagaimana negara hadir dalam kehidupan rakyat.
Dalam pandangannya, Pasal 33 UUD 1945 harus dijadikan kompas utama: cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Maka, strategi meningkatkan dividen BUMN tidak boleh hanya berbicara laba jangka pendek, tetapi juga arah ekonomi berkelanjutan yang adil, efisien, dan sejalan dengan arsitektur baru investasi negara. Danantara dan INA (Indonesia Investment Authority, Lembaga Pengelola Investasi Negara).
Dividen BUMN Sebagai Pilar Kedaulatan.
Saat ini, setoran dividen BUMN ke APBN baru sekitar Rp86 triliun pada 2024, padahal total aset BUMN sudah mendekati Rp10.950 triliun.
Haidar Alwi melihat kesenjangan ini sebagai tanda bahwa efisiensi dan tata kelola masih perlu diperbaiki.
Dividen seharusnya tumbuh selaras dengan peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan integrasi logistik, bukan sekadar memeras payout.
“Dividen itu akibat, bukan tujuan. Akar kenaikan dividen haruslah produktivitas, efisiensi, dan keberanian bertransformasi,” tegas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menekankan, BUMN tidak boleh lagi terjebak dalam logika lama: tarif dinaikkan, rakyat terbebani, laba sementara naik, tapi daya beli jatuh.
Justru dengan menurunkan biaya operasional, memperbaiki rantai pasok, serta memperluas hilirisasi mineral dan energi, dividen bisa naik secara sehat tanpa mengorbankan rakyat.
Haidar Alwi juga menekankan bahwa dividen harus diukur dari sejauh mana ia berkontribusi pada kesejahteraan.
Jika dividen besar tapi harga pangan tetap mahal, listrik sering padam, dan logistik masih lambat, maka dividen itu hanya angka.
Dividen yang sehat adalah yang tumbuh sejalan dengan turunnya biaya hidup masyarakat.
Danantara dan INA Sebagai Mesin Ungkit Baru.
Keberadaan Danantara sebagai superholding investasi dan INA sebagai sovereign wealth fund adalah game changer.
Dengan model ini, sebagian dividen BUMN disalurkan ke Danantara untuk diputar kembali ke proyek strategis: data center, energi baru terbarukan, logistik, hingga kesehatan.
Contoh nyata adalah pembiayaan Rp6,7 triliun untuk kampus data center di Batam, yang menjadi rekor pembiayaan rupiah untuk sektor digital.
Skema seperti ini membuat CAPEX besar tetap berjalan tanpa membebani APBN, sementara operator BUMN fokus pada efisiensi dan pelayanan.
“Operator menghasilkan dividen, Danantara dan INA mengangkat valuasi. Peran dipisahkan agar tidak tumpang tindih, tapi justru saling menguatkan,” jelas Haidar Alwi.
Menurutnya, BUMN harus memanfaatkan Danantara dan INA untuk memperluas kapasitas investasi, terutama pada sektor hilirisasi mineral, energi bersih, pangan, dan digital.
Dengan co-investment yang tepat, BUMN bisa mengurangi beban utang, mempercepat ekspansi, dan membuka ruang dividen yang lebih besar.
Haidar Alwi menambahkan, pola ini sejalan dengan praktik terbaik dunia. Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia memisahkan peran operator dan investment holding, sehingga masing-masing fokus pada fungsi inti.
Indonesia sudah punya jalannya sendiri dengan Danantara dan INA, tinggal memperkuat tata kelola dan memastikan arah investasi tidak keluar dari amanat Pasal 33.
Pasal 33 Sebagai Kompas Peningkatan Dividen.
Haidar Alwi menegaskan, Pasal 33 UUD 1945 harus diterjemahkan menjadi indikator nyata. Haidar Alwi mencontohkan, tarif listrik harus terjangkau, logistik antar-pulau harus efisien, cadangan pangan harus terjaga, dan UMKM harus menjadi bagian dari rantai pasok BUMN.
Semua itu adalah bentuk nyata penguasaan negara atas cabang produksi strategis. Dividen yang dihasilkan dari kerangka ini akan sah disebut sebagai dividen kedaulatan, bukan sekadar laba korporasi.
“Pasal 33 itu bukan slogan. Ia kompas. BUMN boleh untung besar, tetapi ukurannya adalah seberapa jauh keuntungan itu kembali menjadi kesejahteraan rakyat: tarif yang adil, cadangan yang aman, kesempatan kerja yang luas, dan dividen yang menguatkan fiskal negara,” tegas Haidar Alwi.
Dalam kerangka ekonomi politik, Haidar Alwi melihat sinergi antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai kunci.
Prabowo mendorong pertumbuhan dan kedaulatan, sementara Purbaya mengatur aliran dana pemerintah dan likuiditas perbankan agar efektif menopang investasi.
Dengan sinkronisasi ini, dividen BUMN bukan hanya menjadi penerimaan negara, tetapi juga fondasi pembangunan strategis.
“Dividen naik berarti rakyat mendapat harga listrik yang lebih adil, pangan yang lebih terjangkau, dan lapangan kerja dari investasi baru. Itulah sebabnya kita harus melihat dividen bukan sekadar bagi hasil, tetapi instrumen kedaulatan ekonomi,” pungkas Haidar Alwi.
