Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, LiraTV.id –– Organisasi Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI dan Forum Jamsos nilai tepat penunjukan Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) gantikan Ebenezer (Noel) yang terjerat korupsi.
Ketua Umum FSPTSI-KSPSI sekaligus Ketua Koordinator Forum Jamsos, Kanjeng Raden Haryo (KRH) HM. Jusuf Rizal, mengatakan pengangkatan Afriansyah menjadi Wamenaker dapat menghindari perpecahan pada organisasi pekerja dan buruh.
“Saya rasa Presiden Prabowo sudah tepat mengangkat kembali Afriansyah Noor menjadi Wamenaker, periode 2024-2029. Kinerja beliau saat menjabat Wamenaker tahun 2023, cukup baik dan akrab dengan pekerja dan buruh,” tegas Jusuf Rizal saat diwawancara awak media di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Sebelumnya di konfederasi organisasi pekerja dan buruh sudah santer rumor beberapa Ketum Konfederasi disebut-sebut bakal menduduki kursi Wamenaker yang ditinggal Noel. Sebut saja Said Iqbal, Jumhur Hidayat, Andi Gani, dan Elly Silaban. Jaringannya pun dikerahkan untuk memberi dukungan, termasuk memanfaatkan amuk demo tanggal 25 Agustus 2025
Tetapi semuanya kecele. Pemerintah Prabowo Subianto tidak melirik satupun dari Ketua-Ketua Konfederasi. Malah mengangkat kembali Afriansyah Noor jadi Wamenaker. Suatu pilihan politik yang tepat agar tidak menimbulkan kecemburuan dan perpecahan diantara organisasi pekerja dan buruh.
“Menurut saya memang Menteri dan Wamen tidak perlu diambil dari unsur pekerja dan buruh. Agar para pemimpin pekerja dan buruh fokus membela kepentingan pekerja dan buruh. Bukan memimpin pekerja dan buruh untuk mengejar jabatan Menteri atau Wamen,” tegas Jusuf Rizal, aktivis pekerja dan buruh Koordinator Forum Jamsos Pekerja dan Buruh Lintas Federasi dan Konfederasi
Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu berharap kepada Aifriansyah Noor dapat segera mengakomodir beberapa pekerjaan rumah masalah ketenagakerjaan yang samgat besar, misalnya Revisi UU Ketenagakerjaan, masalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta abuse of power dilingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu juga mengkritisi tentang lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, karena selain jumlah pengawas sangat minim, kinerjanya lemah. Ada baiknya Komite Pengawas Ketenagakerjaan tupoksinya lebih luas dan tegas.
“Gara-gara lemahnya pengawasan banyak TKA unskill masuk ke Indonesia, merebut peluang kerja yang seharusnya menjadi jatah para pekerja anak negeri. Kedepan pekerja dan buruh harus menjadi tuan rumah dinegeri sendiri, lebih-lebih adanya badai PHK,” tegas Ketum Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara itu.
