Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Malang, LiraTV.id | Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terus bergerak ke bawah untuk memastikan kualitas layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, melakukan kunjungan kerja ke dua rumah sakit di wilayah Malang, yaitu RSUD Kota Malang dan RS Wava Husada, pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung implementasi layanan, mengidentifikasi tantangan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
Dalam kunjungannya, Siruaya didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono, beserta jajaran.
Fokus Pembenahan di RSUD Kota Malang
Di RSUD Kota Malang, Siruaya dan rombongan disambut oleh Direktur dr. Rina Istarowati. Salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah tingkat kunjungan dan keterisian tempat tidur (BOR) yang masih berkisar antara 30 – 50 persen.
Menurut dr. Rina, tantangan utama yang dihadapi adalah aksesibilitas. Jalan menuju lokasi RSUD Kota Malang sangat padat dan kerap terjebak kemacetan.
“Lokasi kami yang berdekatan dengan pasar seringkali terkendala kemacetan. Selain itu, posisi kami di ujung kota dan status Kabupaten Malang yang belum Universal Health Coverage (UHC) menjadi kendala bagi sebagian pasien,” jelasnya.
Meskipun utilisasi masih rendah, dr. Rina menegaskan RSUD Kota Malang berkomitmen memberikan perawatan sesuai kebutuhan medis pasien, tanpa batasan hari rawat.
“Kami pernah merawat pasien dengan ventilator selama satu bulan. Ini bukti komitmen kami,” ujarnya.
Namun, isu waktu tunggu menjadi perhatian serius. Pihak rumah sakit mencatat waktu tunggu pelayanan bisa mencapai 80-90 menit, terutama karena banyak pasien datang sebelum loket dibuka.
Di sisi lain, antrean farmasi untuk obat racikan yang memakan waktu lebih dari 60 menit menjadi keluhan utama pasien.
Menanggapi hal ini, Siruaya Utamawan menekankan pentingnya analisis mendalam.
“Dengan BOR yang masih rendah, seharusnya waktu tunggu bisa dioptimalkan. Ini perlu menjadi prioritas perbaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Yudhi Wahyu Cahyono menyarankan agar RSUD Kota Malang lebih gencar melakukan promosi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Dari sisi fasilitas dan kompetensi, RSUD tidak kalah dengan RS sekitar. Perlu promosi yang lebih masif untuk mengenalkan keunggulan yang ada,” kata Yudhi.
Pihak RSUD menyatakan telah berupaya memperbaiki alur layanan dan mempromosikan RS ke puskesmas-puskesmas.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, ditemukan sebuah catatan positif pada layanan perawatan intensif.
Direktur dr. Rina Istarowati memaparkan bahwa tingkat kematian di unit perawatan intensif (ICU) sangat rendah, dengan hanya satu kasus dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana di ICU telah terpenuhi dan tenaga kesehatan yang bertugas juga telah tersertifikasi.
Menanggapi hal ini, Siruaya Utamawan memberikan apresiasi, dan tingkat kematian di ICU harus menjadi perhatian.
“Angka kematian yang rendah menunjukkan pentingnya standar dan kompetensi tenaga kesehatan. Ini adalah sebuah keunggulan yang harus dipertahankan, mengingat ada beberapa rumah sakit yang tingkat kematiannya tinggi,” ujarnya.
Optimalisasi Sistem di RS Wava Husada
Kunjungan berlanjut ke RS Wava Husada di Kabupaten Malang, di mana rombongan disambut oleh Direktur dr. Muhammad Alam El Yaqin. Kondisi di RS ini menunjukkan utilisasi yang tinggi, dengan BOR mencapai 78 persen dan sekitar 80 persen pasien merupakan peserta JKN.
Sebagai satu-satunya RS swasta Tipe B di Kabupaten Malang, RS Wava Husada menjadi salah satu tumpuan layanan kesehatan.
Namun, keluhan serupa mengenai waktu tunggu obat juga ditemukan. Penyebabnya adalah sistem farmasi yang belum terhubung (bridging) secara digital dengan sistem BPJS Kesehatan.
“Kami menyarankan agar proses bridging sistem ini segera dilakukan. Harapannya, ini dapat memangkas waktu tunggu secara signifikan dan meningkatkan kepuasan peserta,” ujar Siruaya.
Diskusi juga membahas upaya meminimalkan klaim yang tertunda (pending) dan sengketa (dispute). Siruaya berharap setiap kasus pending dapat menjadi titik pembelajaran untuk perbaikan proses di masa depan, sehingga tidak terulang kembali. Hal ini penting untuk menjaga cashflow rumah sakit dan memastikan BPJS Kesehatan membayar layanan yang sesuai ketentuan.
“RS Wava Husada adalah salah satu palang pintu layanan di Kabupaten Malang dengan mutu yang dikenal baik oleh masyarakat,” tambah Yudhi.
Sebagai penutup, Yudhi juga mendorong manajemen rumah sakit untuk memastikan tim anti-fraud internal bekerja efektif dan melaporkan hasilnya langsung kepada Direktur RS sebagai bentuk komitmen korporasi dalam mencegah kecurangan.
Tentang BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor.
BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.
BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan.
Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.
