Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa Indonesia sedang duduk di atas harta strategis dunia: lebih dari 24 ribu ton uranium di Melawi, Kalimantan Barat, dan lebih dari 130 ribu ton thorium di Bangka Belitung.
Angka ini bukan sekadar data geologi, melainkan modal energi dan geopolitik yang bisa menentukan posisi Indonesia di panggung dunia.
Fakta ini seharusnya membangkitkan kesadaran bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh emas atau nikel, melainkan oleh kekayaan nuklir yang bisa mengubah peta kekuatan global.
*Kekayaan Alam yang Bisa Mengubah Peta Energi Dunia.*
Indonesia menyimpan potensi energi yang luar biasa. Satu kilogram uranium-235 dapat menghasilkan energi setara 2,7 juta kilogram batubara. Thorium, bila diubah menjadi uranium-233, juga mampu memberi daya yang sama dahsyatnya.
Dengan cadangan yang ada, Indonesia sejatinya mampu menyediakan listrik murah untuk rakyat sekaligus memperkuat posisinya sebagai negara berdaulat dalam energi.
Ironisnya, meski harga uranium di pasar internasional hanya sekitar Rp 2–2,6 juta per kilogram, nilainya jauh melampaui angka itu bila dikonversi ke energi.
*“Murah harga tapi mahal energi, begitulah uranium dan thorium kita. Potensi ini bisa membebaskan bangsa dari jerat impor energi, tapi selama tidak dikelola dengan benar, rakyat hanya akan melihat kekayaan itu dari kejauhan,”* kata Haidar Alwi.
*Jejak Asing dan Lupa pada Rakyat.*
Sejarah menunjukkan bagaimana kekayaan ini selalu menarik perhatian asing. Pada 1971-1976, Prancis melalui CEA bekerja sama dengan BATAN mengeksplorasi uranium di Kalan, Melawi.
Fakta ini tercatat dalam dokumen IAEA. Amerika Serikat pun sejak lama melirik, meski tak pernah ada bukti investasi besar yang benar-benar diwujudkan. Dari dulu hingga kini, pihak asing selalu punya akses lebih dulu dibanding rakyat.
Inilah mengapa dasar hukum menjadi sangat penting. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menetapkan uranium, thorium, dan plutonium sebagai bahan yang dikuasai negara dan hanya boleh digunakan untuk tujuan damai.
Tapi undang-undang ini lahir dalam konteks lama, ketika transisi energi belum menjadi tuntutan global. Kini, UU tersebut sedang direvisi dan masuk Prolegnas 2025.
*“Revisi UU ini bisa menjadi penentu arah bangsa. Jika berpihak pada rakyat, ia bisa menjadi benteng kedaulatan. Tapi jika hanya membuka pintu bagi investor asing, maka kita hanya mengulang sejarah lama: asing menguasai, rakyat menonton,”* jelas Haidar Alwi.
*Prabowo, Putin, dan Momentum Baru.*
Di tengah revisi UU itu, muncul momentum geopolitik baru. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bukan sekadar diplomasi biasa. Rusia melalui Rosatom dikenal sebagai pemain utama dalam industri PLTN global. Bagi Indonesia, kerja sama ini bisa menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan energi nuklir.
Namun, peluang selalu datang bersama risiko. Amerika Serikat dan Prancis tentu tidak tinggal diam, karena mereka juga punya jejak dan kepentingan. Situasi ini menempatkan Indonesia di tengah tarik-menarik blok Barat dan Timur.
*“Diplomasi energi harus ditempatkan dalam kerangka kedaulatan. Jika pemerintah tergesa mengikat kontrak tanpa memperkuat regulasi, cadangan uranium dan thorium bisa kembali menjadi alat tawar asing. Diplomasi Prabowo harus tegas, tidak tunduk pada tekanan siapa pun, dan berani menegakkan prinsip Pasal 33 UUD 1945,”* kata Haidar Alwi.
*Risiko yang Tak Boleh Diabaikan.*
Peluang besar bisa berubah jadi ancaman bila bangsa ini tidak hati-hati. Ada tiga risiko yang paling nyata:
*1.* Risiko cadangan strategis jatuh ke tangan asing bila regulasi lebih berpihak pada investor ketimbang rakyat.
*2.* Risiko oligarki energi bila proyek nuklir hanya menjadi lahan rente segelintir elite.
*3.* Risiko geopolitik bila Indonesia tidak punya sikap tegas dan hanya jadi pion dalam perebutan pengaruh global.
*“Pasal 33 UUD 1945 jelas berbunyi: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini bukan sekadar kalimat di dinding ruang rapat DPR, tapi mandat yang harus diwujudkan. Jika pemerintah abai, maka uranium dan thorium hanya akan jadi komoditas politik global, sementara rakyat tetap membayar listrik mahal,”* jelas Haidar Alwi.
*Solusi untuk Jalan Kedaulatan.*
Haidar Alwi menekankan bahwa jalan keluar bukan sekadar kontrak internasional, melainkan desain kedaulatan energi yang benar-benar berpihak pada rakyat. Ada beberapa langkah yang menurutnya harus segera ditempuh:
*1.* Bangun kemandirian nuklir nasional dengan memperkuat riset, SDM, dan infrastruktur dalam negeri.
*2.* Bentuk Badan Kedaulatan Nuklir Rakyat agar pengelolaan uranium dan thorium transparan, akuntabel, dan tidak jatuh ke tangan oligarki.
*3.* Dorong koperasi energi rakyat untuk masuk dalam rantai nilai pertambangan, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
*4.* Pastikan diplomasi energi Prabowo Subianto berjalan di atas prinsip Pasal 33, bukan sekadar memenuhi agenda geopolitik.
*5.* Gunakan uranium dan thorium untuk listrik murah rakyat, bukan untuk kepentingan elit atau investor asing.
*“Uranium Melawi dan thorium Bangka Belitung adalah modal yang bisa menyelamatkan masa depan bangsa. Jika dikelola dengan melibatkan rakyat melalui koperasi energi, hasilnya bisa nyata: listrik murah, industri tumbuh, dan kemandirian energi tercapai. Inilah jalan panjang, tapi inilah satu-satunya jalan kedaulatan,”* kata Haidar Alwi.
Bangsa ini berada di persimpangan besar. Uranium dan thorium bisa menjadi bukti kedaulatan energi atau justru lambang kepecundangan jika salah dikelola. Generasi muda harus sadar, mengawal, dan memastikan bahwa kekayaan strategis ini tidak jatuh ke tangan asing.
*“Uranium dan thorium Indonesia adalah amanah sejarah. Amanah ini hanya akan bermakna bila digunakan untuk kedaulatan energi bangsa. Kita harus berani berkata: energi nuklir untuk rakyat, bukan untuk elit, bukan untuk asing. Dan di sanalah Indonesia akan berdiri sejajar dengan bangsa besar lainnya,”* pungkas Haidar Alwi.
