Jakarta, LIRATV – Jelang H-1 Peringatan Hari pembacaan teks Proklamasi 17 Agustus 2025, gelombang wacana referendum di Riau, Aceh, Papua, dan Maluku semakin nyaring terdengar. Tokoh adat sekaligus pengamat politik, sosial dan budaya, M. Rafiq Datuk Raja Kuaso, mengingatkan bahwa semua ini bermuara pada kegagalan sistem politik dan hukum yang berlaku saat ini.
“Kalau mau niat benahi bangsa, mulai dulu dari sistem politik dan hukum. Demokrasi kita hanyalah ilusi di bawah kapitalisme-liberalisme. Rakyat tertindas, dicegah untuk bersatu. Kalau sistem ini tidak diubah, referendum bisa jadi pilihan,” tegasnya dalam forum komunikasi para tokoh adat Nusantara–Asia Tenggara.
Menurut Datuk Raja Kuaso, jalan keluar tidak bisa setengah-setengah, Sistem politik cukup dua partai saja: oposisi dan penguasa, Koruptor dihukum mati, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, Pemilihan presiden bukan one man one vote, tetapi melalui permusyawaratan perwakilan sesuai sila ke-4 Pancasila, dengan sistem distrik.
“Politik biaya tinggi hanya melahirkan lingkaran korupsi. Siapa pun tokoh baik yang masuk akan jatuh ke jurang yang sama. Bahkan ada yang saya sebut korupsi syariah: pakai simbol agama untuk politik, tapi ikut makan uang haram hasil korupsi,” ungkapnya.
Cermin Hilangnya Harapan
Ia juga menilai, tuntutan referendum adalah cermin hilangnya harapan rakyat terhadap negara.
“Saudara-saudara kita di Aceh, Papua, Maluku, Riau sudah lama berteriak. Mereka punya alasan: utang negara makin banyak, uangnya tidak jelas, korupsi merajalela, hukum tumpang tindih, kebijakan tambang merugikan rakyat. Pendapatan daerah besar, tapi yang kembali tidak sesuai harapan. Jadi wajar kalau suara referendum muncul. Ini harus disikapi positif, bukan dimusuhi. Elit bangsa harus segera berbenah sebelum virus referendum menular ke daerah lain,” tegasnya.
*Alarm Perubahan untuk Presiden*
Datuk Raja Kuaso menekankan bahwa gerakan adat yang mendukung referendum sejatinya gerakan positif, asal pemerintah serius mendengar dan menindaklanjutinya.
“Bangsa ini bisa selamat hanya jika sistem politik dan hukum dibenahi sesuai Pancasila. Kalau tidak, referendum akan jadi kenyataan. Tapi jika Presiden berani bergerak dan mengakomodir aspirasi ini, kekuatan adat bisa menjadi pendukung penuh Presiden. Itu modal besar untuk melakukan manuver politik yang kuat melawan oligarki dan politisi hitam di sekelilingnya,” pungkasnya.(RedSUS/BAar)
