Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta,LIRA.TV— Presidium Posko Relawan Rakyat Indonesia (PPRI), Muhammad Nur Lapong, SH, kembali mengangkat isu strategis yang menyentil dinamika politik nasional, khususnya menyangkut relasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam keterangannya, Lapong menyoroti potensi lahirnya fenomena “Negara Keluarga Presiden Jokowi” yang makin mencuat di ruang publik, terutama usai berakhirnya masa jabatan Jokowi.
Mengutip tulisannya yang pernah dimuat beberapa waktu lalu dengan judul “Kata Jokowi PSI: Parai Super Tbk!”, Lapong mengingatkan bahwa dinamika ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari rangkaian rekayasa politik yang terstruktur.
“Pasca lengser, Jokowi tentu membutuhkan partai yang tetap bisa menjalankan agenda-agenda politiknya secara otonom—partai yang disetting untuk menjadi instrumen dalam menjaga eksistensi dan kepentingan politik Jokowi ke depan,” ujar Lapong.
Ia kemudian mempertanyakan kemungkinan PSI menjadi rumah politik baru bagi Jokowi, sebagaimana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki Partai Demokrat, dan Megawati Soekarnoputri dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Apakah PSI akan menjadi kendaraan politik permanen bagi Jokowi dan keluarganya? Kita tunggu saja. Namun, jelas bertemunya kepentingan antara pengurus PSI dan Jokowi bukanlah hal yang mengejutkan dalam konteks pragmatisme politik. Itu hal yang lazim dalam upaya mempertahankan kekuasaan,” lanjutnya.
Dengan nada kritis, Lapong menegaskan bahwa walaupun banyak publik menuding PSI sebagai Partai Setting-an Indonesia, tudingan itu tidak berdiri tanpa alasan. Namun, narasi ini penting untuk terus dikritisi agar publik tidak terjebak dalam politik dinasti yang mengabaikan demokrasi substansial.
“Politik Indonesia hari ini sedang mempertaruhkan arah masa depan demokrasi. Maka publik harus cerdas membaca pola, tidak larut dalam kemasan pencitraan,” tutup Lapong.(Bar/Redsus)
