Jakarta, LIRA.TV – Di tengah tantangan global yang belum sepenuhnya usai, Indonesia mencatat kemajuan yang patut diapresiasi. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan bahwa angka kemiskinan absolut di Indonesia berhasil menurun. Pernyataan tersebut diperkuat data resmi yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dan dirilis ke publik pada awal tahun ini.
Data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2024 turun menjadi 8,57%, angka terendah dalam beberapa tahun terakhir. Jika dirinci, jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan sebanyak 1,16 juta jiwa dibanding Maret 2024, dan 1,84 juta jiwa dibanding Maret 2023.
Lebih dalam, kemiskinan absolut merupakan bentuk kemiskinan yang paling mendasar seseorang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Inilah jenis kemiskinan yang tidak memberi ruang untuk kompromi: kemiskinan yang menindih hidup sehari-hari.
Penurunan angka kemiskinan absolut menunjukkan bahwa negara berhasil mendorong akses yang lebih merata terhadap kebutuhan dasar masyarakat, sebuah pencapaian penting dalam mewujudkan janji keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi.
“Pemerintah tidak sekadar hadir, tetapi hadir dengan solusi nyata. Penurunan kemiskinan absolut ini adalah hasil nyata dari kerja kolektif lintas sektor, termasuk program bantuan sosial, ketahanan pangan, perluasan lapangan kerja, hingga subsidi yang tepat sasaran,” ujar seorang analis kebijakan dari Tim Ekonomi Nasional.
Menurunnya jumlah penduduk miskin bukan sekadar statistik dingin. Ini adalah nyawa dari setiap rumah tangga yang kini dapat mengakses makanan layak, menyekolahkan anak, atau berobat tanpa harus menggadaikan masa depan. Data BPS mencatat bahwa pada September 2024, rata-rata garis kemiskinan nasional mencapai Rp 595.242/kapita/bulan, dengan kebutuhan pokok makanan mencakup lebih dari 74% di dalamnya.
Rata-rata rumah tangga miskin Indonesia memiliki 4,71 anggota keluarga. Dengan demikian, garis kemiskinan rumah tangga setara Rp 2.803.590 per bulan. Artinya, intervensi pemerintah untuk mengangkat pendapatan keluarga miskin melampaui batas ini merupakan pencapaian signifikan dan tak bisa dipandang sebelah mata.

Meski angka kemiskinan absolut menurun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengatasi kemiskinan relatif, yaitu kondisi ketika seseorang merasa tertinggal secara sosial-ekonomi dibanding kelompok lain. Ini menyangkut distribusi kekayaan, ketimpangan akses, dan keberlanjutan pembangunan.
Dalam konteks ini, para pengambil kebijakan diingatkan untuk tidak terlena oleh keberhasilan statistik, melainkan tetap fokus pada pembangunan yang inklusif.
Pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan ekonomi desa merupakan kunci untuk mengikis ketimpangan struktural.
Momentum untuk Menata Masa Depan
Penurunan kemiskinan absolut adalah awal dari babak baru untuk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh elemen pemerintahan perlu mempertahankan konsistensi, memperkuat pengawasan, serta terus menyalurkan bantuan dan kebijakan pro-rakyat berbasis data yang akurat dan relevan.
Seiring langkah menuju Indonesia Emas 2045, keberhasilan menurunkan kemiskinan absolut ini adalah penanda bahwa visi Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera bukan sekadar impian namun sedang ditulis lembar demi lembar melalui kerja keras dan ketulusan dari pusat hingga akar rumput. (Red/Lan/Bar/Redsus)