Haidar Alwi Tegaskan Legitimasi Tambang Rakyat adalah Solusi Keadilan 

Jakarta, LiraTV.id – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menyampaikan bahwa terlalu banyak suara yang mencurigai niat baik pemerintah dalam melegalisasi tambang rakyat, tetapi lupa melihat siapa sebenarnya yang paling ingin diberdayakan: rakyat kecil itu sendiri.

Belakangan ini, beredar sebuah artikel yang ditulis oleh pengurus PMII Bali Nusra berjudul “Izin Pertambangan Rakyat di NTB: Antara Janji Pemberdayaan, Monopoli Terselubung, dan Ancaman Lingkungan Skala Besar”.

Artikel itu mempersoalkan legalitas IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang diberikan kepada koperasi tambang di NTB, bahkan menyebut adanya potensi “monopoli terselubung” oleh mitra perusahaan swasta dan keberpihakan aparat negara.

Namun bagi Haidar Alwi, narasi seperti ini seringkali gagal membaca momentum dan semangat perubahan.

Ketika rakyat sedang berusaha naik kelas dari tambang ilegal ke tambang legal, dari penambang terpinggirkan menjadi anggota koperasi yang sah, justru sebagian pihak sibuk menyebar prasangka.

“Kita tidak boleh menyamaratakan kecurigaan sebagai kebenaran. Kalau niat rakyat mau tertib, kenapa malah dituduh akan jatuh dalam jebakan oligarki? Jangan-jangan yang takut koperasi rakyat bangkit itu justru mereka yang sudah nyaman dengan kekacauan,” kata Haidar Alwi.

Legalitas Tambang Rakyat: Solusi Keadilan, Bukan Alat Penindasan Baru.

Narasi yang menyebut bahwa legalisasi tambang rakyat berpotensi menjadi alat monopoli adalah bentuk pengaburan fakta. Haidar Alwi menegaskan bahwa koperasi rakyat selama ini justru tidak diberi ruang oleh sistem.

Penambangan ilegal sudah berlangsung puluhan tahun, namun siapa yang kaya? Bukan rakyat, melainkan cukong-cukong tak terlihat.

Kini, ketika negara mencoba membalik keadaan dengan memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada koperasi, malah dicurigai.

Padahal, data dari Dinas ESDM NTB per Juni 2024 mencatat bahwa ada 16 koperasi tambang yang telah mendapat IPR sah, dengan target pengembangan mencapai 60 lokasi berbasis zona rakyat.

“Kalau dulu rakyat dikejar-kejar karena menambang ilegal, sekarang diberi jalan legal. Itu kemajuan. Bukan masalahnya yang selesai, tapi peluangnya yang mulai dibuka. Ini yang harus kita dukung,” tegas Haidar Alwi.

Dalam skema koperasi, setiap anggota punya hak suara. Transparansi internal bisa diaudit. Dana operasional bisa dicatat. Bahkan penjualan emas pun bisa dilakukan dengan skema harga yang lebih adil, tanpa harus menjual lewat tengkulak.

Adapun pihak pendamping koperasi yang berperan sebagai mitra teknis bukanlah pemilik tambang.

Mereka menawarkan akses teknologi, pengolahan ramah lingkungan, dan membuka pasar ekspor yang sebelumnya tertutup bagi penambang kecil.

Semua legalitas tetap berada di tangan koperasi. Inilah bentuk baru dari ekonomi rakyat yang bertahap sedang dibangun. Koperasi menjadi wadah demokratis, bukan boneka elite.

Kritik yang Tak Hadirkan Solusi: Sebuah Kemewahan Intelektual yang Gagal Membumi.

Dalam artikel yang mengkritik IPR, disebutkan bahwa Kejaksaan Tinggi NTB tidak dilibatkan. Ini seolah membangun kesan bahwa proses legalisasi tambang rakyat cacat prosedur. Namun dalam struktur pemerintahan, pengawasan Kejati hadir pada level penegakan hukum, bukan dalam pemberian izin teknis pertambangan.

Haidar Alwi mempertanyakan posisi moral para pengkritik: apakah mereka benar-benar membela rakyat, atau hanya nyaman berada di zona debat akademik?

“Jangan menjadi kritikus yang hanya menonton rakyat berjuang dari balik layar laptop. Kalau memang peduli, turunlah ke lapangan. Dampingi rakyat gali tambang tanpa merusak alam. Bantu edukasi soal lingkungan, soal koperasi, soal akuntabilitas,” kata Haidar Alwi.

Justru yang membahayakan lingkungan adalah tambang ilegal. Tidak ada reklamasi, tidak ada data, tidak ada pajak. Legalitas melalui koperasi membuka peluang pengawasan partisipatif, audit lingkungan, hingga insentif tambang rakyat berkelanjutan.

Data dari KLHK pada 2023 mencatat bahwa 73% kerusakan DAS di NTB disebabkan oleh aktivitas tambang ilegal. Sementara itu, tambang koperasi yang baru mengantongi IPR berada dalam fase awal dan tunduk pada kewajiban studi lingkungan dan pelaporan berkala. Tidak adil jika mereka yang baru ingin tertib justru diserang habis-habisan.

Arah Masa Depan: Tambang Rakyat Harus Didampingi, Bukan Dicurigai.

Haidar Alwi menekankan bahwa bangsa ini tidak akan maju jika terus menanamkan rasa curiga terhadap upaya pemberdayaan rakyat. IPR bukan solusi sempurna, tapi itu langkah awal.

Jika semua pihak mau mengawal bersama,akademisi, LSM, aparat, dan pelaku usaha, maka model koperasi tambang rakyat bisa menjadi sistem baru yang sehat dan berkeadilan.

Negara hadir bukan untuk menyelamatkan segelintir elit. Negara hadir agar rakyat punya ruang berjuang. Dan ruang itu sedang dibuka di NTB. Jangan kita tutup lagi dengan teori ketakutan.

“IPR bukan hanya dokumen. Ia adalah simbol perubahan peran rakyat dari yang ditertibkan menjadi yang membangun tertib. Kalau dulu tambang rakyat adalah korban, kini mereka adalah pemilik sah,” tegas Haidar Alwi.

Artikel-artikel kritis tetap diperlukan sebagai penyeimbang, tapi jangan sampai menyebarkan pesimisme sistemik. Ketika koperasi tambang rakyat diberi ruang, jangan buru-buru dicurigai sebagai alat baru oligarki. Justru di sanalah letak perjuangan baru dimulai. Karena yang terselubung bukanlah monopoli, tapi trauma lama yang belum sembuh.

“Kini saatnya kita percaya: rakyat juga bisa bangkit, tertib, dan mandiri. Jangan takut jika rakyat mulai berdaulat di tanahnya sendiri,” pungkas Haidar Alwi.