Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, LiraTV.id – Hasil kajian dan analisa LIRA Institute menyimpulkan sejumlah instansi dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di DKI Jakarta, manajemennya masih bobrok.
Untuk itu diharapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung perlu menata ulang.
Hasil kajian dan analisa kinerja Instansi (Dinas-Dinas) dan BUMD tersebut disampaikan Tim LIRA Institute dalam sebuah diskusi bertajuk, “Mampukah Pramono Anung Benahi Jakarta” yang digelar redaksi LIRANEWS.COM di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Dari hasil analisa dan kajian yang dirangkum dari berbagai sumber, kemudian dilakukan investigasi ditemukan sejumlah kelemahan manajemen pengelolaan karena berbagai hal.
Seperti kurangnya transparansi, kurang tepatnya penggunaan dana, lemahnya pengawasan, serta potensi adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Misalnya, penempatan Komisaris dan Direksi di BUMD banyak yang tidak sesuai kompetensinya. Ujungnya, komisaris hanya nama saja, tidak bekerja dan makan gaji buta.
Lantaran ini pula, banyak budget/anggaran dana yang tidak mampu dipertanggungjawabkan, yang juga tercermin dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
“Ke depan, LIRA Institute akan membedah satu persatu Dinas-Dinas dan BUMD yang bermasalah. Tidak hanya Bank DKI, Ancol, Jakpro, PAM Jaya serta lainnya. Di Jakpro puluhan miliar belum dapat dipertanggungjawabkan. Di Bank DKI Jakarta, pemberian kredit yang bermasalah,” papar tim Lira Institute.
Melihat kenyataan berbasis data itu, Pemimpin Redaksi LIRANEWS.COM, Miftah H. Yusufpati menyebutkan akan rutin melakukan diskusi bedah DKI Jakarta guna memberi masukan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur, Rano Karno maupun pemangku kebijakan lain di Pemprov DKI Jakarta.
Dikatakan, LIRANEWS.COM dan LIRA Institute akan rutin melakukan diskusi dari hasil temuan kelemahan dari berbagai sumber, termasuk hasil audit BPK maupun Survei LIRA Institute. Hasilnya akan disampaikan secara resmi ke masing-masing pemangku kebijakan maupun Gubernur dan Wakil Gubernur.
Contoh lain, tutur Miftah, dana hibah yang digelontorkan Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta kepada sejumlah ormas yang nilainya milyaran, banyak yang tidak ada laporan kegiatan. “Pengucuran dana pun tidak jelas ukurannya. Masih bersifat like and dislike,” pungkas Miftah.
