Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta – Senior Head of Human Resources PT. WHW Alumina Refinery Hermawan Rachmat, ST.,ММ. menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Kongres Nasional Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang digelar di sebuah hotel kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu (23/4/2024).
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum SBSI, Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., Sekretaris Jenderal Hendrik Hutagalung, S.M., Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli. Kehadiran berbagai tokoh penting tersebut menjadi bukti perhatian terhadap isu global yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perang tarif.
Usai acara Hermawan menyatakan harapan agar hubungan antara PT. WHW dan teman – teman di SBSI dapat terus ditingkatkan ke depannya.
“Kami dari manajemen PT. WHW Alumina Refinery berharap ke depan dapat semakin bersinergi dengan teman-teman buruh di SBSI. Selama ini hubungan kita sudah terjalin dengan baik. Ke depannya, mari kita perkuat lagi agar menjadi lebih solid,” ujarnya.
Terkait dampak perang tarif global, Hermawan menambahkan bahwa kondisi perusahaan masih cukup stabil.
“Untuk saat ini, terkait perang tarif, kami masih dalam kondisi aman karena kami merupakan perusahaan smelter alumina dan secara bisnis, kondisi kami masih baik dan belum terlalu terpengaruh oleh dinamika global,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dalam pidatonya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan serikat buruh dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada para pekerja.
“Pertama, harus ada kepercayaan. Trust dan kerja sama antara kementerian serta lembaga sangat penting untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pekerja. Begitu pula sinergi dengan pemerintah daerah melalui perwakilan SBSI di seluruh wilayah,” ungkapnya.
Ketua Umum SBSI, Johannes Dartha Pakpahan, menyoroti ancaman PHK massal akibat dampak dari perang tarif global yang tidak terkendali.
“Di Indonesia, saat ini terdapat ancaman PHK terhadap sekitar 50 ribu buruh hanya di wilayah Jawa saja, terutama di sektor industri yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan tarif global,” katanya.
Ia menambahkan, potensi PHK bisa semakin meluas jika tidak ada penanganan yang serius terhadap kebijakan tarif global yang semakin memberatkan.
“Kalau situasinya terus seperti sekarang, ancaman PHK akan semakin besar. Karena itu, kami dari serikat buruh harus siap melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan jaminan pekerjaan sebagaimana yang kami cita-citakan,” tegasnya.
Johannes juga menekankan pentingnya langkah antisipatif melalui bantuan hukum dan pengawasan sebelum keputusan PHK diambil.
“Jika ancaman PHK benar-benar terjadi, kami akan siapkan advokat seperti yang pernah disampaikan Bang Iqbal. Kami juga akan membentuk satgas PHK, bukan untuk mendukung PHK, tapi untuk meminimalisirnya. Sebelum PHK dilakukan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah memang layak dilakukan. Jangan asal memutuskan seperti yang sering terjadi sekarang,” pungkasnya.**
