Ben Rimba Hendarsam Apresiasi Jika Pertamina Masuk ke Danantara

Ben Rimba Hendarsam Apresiasi Jika Pertamina Masuk ke Danantara

Jakarta, Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi menyatakan komitmennya untuk mengawal upaya penyelamatan PT Pertamina (Persero) dari segala bentuk praktik korupsi. Salah satu tokoh, Mayjen TNI (Purn) DR. Ben Rimba dan Hendarsam Marantoko SH, MH, turut menyampaikan apresiasinya jika Pertamina masuk ke dalam Danantara, sebuah entitas yang dapat langsung diawasi oleh Presiden dan perangkatnya.

Selain Ben Rimba, sejumlah tokoh lain yang terlibat dalam gerakan ini di antaranya Silvester Matutina MH, Samuel Maret , Revitriyoso Husodo, Dr. Tuty Widyaningrum SH, MH, serta Handiyono Aruman.

Dalam resolusi bersama yang dibacakan di Hotel Sofyan, Jakarta, Kamis (20/3/2025), para tokoh menyampaikan keprihatinan atas maraknya praktik korupsi dalam pengelolaan energi nasional. Mereka menilai kondisi tersebut telah merugikan negara, menghambat kemandirian energi, serta merusak kepercayaan publik.

Usai acara, Ben Rimba menegaskan pentingnya Pertamina masuk ke Danantara agar pengawasan terhadap perusahaan migas pelat merah itu bisa lebih ketat dan terstruktur.

“Pertamina adalah salah satu yang nanti masuk di Danantara, dengan produksinya yang luar biasa besar. Selama ini kita lihat holding tidak mampu mengatur sampai ke anak-cucu perusahaan, sehingga korupsinya merajalela tanpa kendali,” ujar Ben Rimba.

Menurutnya, jika Pertamina berada di bawah Danantara yang pimpinannya punya kedekatan langsung dengan Presiden, maka akan ada pengawasan yang lebih ketat dan akuntabel dan setiap perkembangan dapat dilaporkan langsung ke Presiden

“Dengan ditariknya ke Danantara, mungkin pengawasan akan lebih ketat karena Danantara ini inisiatif Presiden yg pastinya akan diawasi secara oleh Presiden dan perangkatnya selain Dewan Pengawas resmi di Danantara, Presiden sebagai pencetus punya tanggung jawab moral,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika dalam perjalanannya terjadi penyimpangan, maka Presiden memiliki tanggung jawab moral dan hukum tentunya.

“Kalau terjadi apa-apa, kita dapat meminta pertanggung jawaban Presiden dan dua mantan Presiden sebelumnya, Presiden SBY dan Presiden Jokowi.

Ini adalah salah satu strategi Presiden Prabowo untuk menghadapi kebocoran-kebocoran yang hampir terjadi di semua BUMN saat ini, pungkasnya.

Dalam resolusi bersama tersebut para tokoh telah berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya upaya penyelamatan Pertamina dari segala bentuk korupsi. Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bergabung dalam gerakan Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi demi masa depan energi nasional yang lebih baik,” tegas mereka.

Resolusi bersama ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap kedaulatan energi bangsa.**