Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, LiraTV.id – Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyoroti praktik nepotisme yang semakin marak terjadi setiap tahunnya.
Bahkan, dia pun khawatir bahwa praktik nepotisme semakin meningkat pada Pilkada serentak tahun 2024, mendatang.
Menurutnya, hal itu tak terlepas dari peran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melenggangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024, lalu.
Apalagi, kini menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution bakal maju di Pilgub Sumatera Utara dan putra bungsunya Kaesang Pangarep yang diisukan bakal maju di Pilkada Jakarta.
Ray menilai, tindakan Jokowi itu justru memperlihatkan kepada semua orang bahwa nepotisme bukanlah perbuatan keji. Padahal, hal tersebut tidak dibenakan dalam etika dan moral.
Mulanya, Ray yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik bertajuk ‘Membongkar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme’ di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (26/6/2024) mengatakan, bahwa per tahun 2020, Indonesia dipimpin oleh kelompok nepotisme hampir di 117 daerah atau setara dengan 20 persen dari jumlah daerah di Indonesia.
Ray juga menyebut, Anggota DPR yang baru terpilih pada Pemilu 2024, menurut data menyebutkan praktik nepotisme meningkat dari sekitar 23 sampai 30 persen.
“Apa yang bisa kita katakan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi membiarkan anaknya maju menjadi calon wakil presiden. Sekarang kita dengar anaknya bakal calon gubernur. Menantunya menjadi calon gubernur itu memperlihatkan kepada semua orang bahwa nepotisme bukalah perbuatan keji di dalam generasi, meskipun ia dibenarkan,” kata Ray.
“Dibenarkan secara hukum, tetapi secara moral dan etik mestinya itu dihindarkan,” sambung dia.
Ray juga menduga bahwa jelang Pilkada 2024 ini yang meningkat bukanlah partisipasi publik dan kecerdasan publik dalam memilih pemimpin. Tetapi yang meningkat justru nepotisme dan dinasti politik.
“Saya khawatir kalau 2020 saja sudah 20 persen negara kita dikuasai nepotisme, tidak menutup kemungkinan 2024 ini kita bisa diselimuti oleh penguasa nepotisme mencapai 25 persen dari total keseluruhan wilayah,” ucap Ray.
Ray turut menyoroti soal argumentasi sebagian pihak yang pro terhadap praktik nepotisme, yang menyatakan bahwa yang penting calon hasil praktik nepotisme itu dipilih rakyat dalam pemilihan langsung.
Dia menilai, argumen sesat itu telah merasuk ke para buzzer hingga Hakim Konstitusi.
“Kenapa cara berpikir yang kayak begitu bukan hanya merasuk di para buzzer, tapi merasuk di hakim-hakim konstitusi, bahwa nepotisme itu boleh kalau ia dipilih. Itu di buku mana dibacanya?” jelas Ray.
Aktivis 98 ini juga mengatakan, bahwa ancaman lain yang bakal terjadi di Pilkada 2024 adalah bantuan sosial (Bansos) yang bakal merajalela.
“Karena sudah bisa dibuktikan bahwa Bansos itu kata MK tidak punya efek terhadap terpilihan seseorang. Oleh karena itu boleh jadi 2024 ini Pilkada kita merupakan pesta bagi tiga hal,” ungkap Ray.
“Pesta pertama adalah pesta kaum nepotis dan dinasti politik. Kedua adalah pesta Bansos dan yang ketiga adalah pesta politik uang,” jelas Ray.
Dia juga menlihat adanya fenomena nepotisme sekarang ini tidak lagi sekedar urusan politik. Tetapi sudah merambah kepada urusan ekonomi.
Dimana, praktik-praktik bagi-bagi kekuasaan bakal terjadi di tingkat komisaris serta direksi BUMN.
“Nanti suaminya, istrinya, ayahnya itu juga akan menguasai komisaris-komisaris, menguasai direksi-direksi BUMN. Pertanyaannya kepada kaum Gen Z, kita kalau politik sudah dipuasai nepotisme, BUMN usaha-usaha dikuasai oleh nepotisme. Loh kebagian apa lagi?” tegas Ray.
