Jakarta, LiraTV.id – Anggota tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, bersuara keras menyikapi tindakan seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernama Kompol Rossa Purbo Bekti terhadap staf Hasto, Kusnadi.
“Hari ini kami menyampaikan keberatan atas tindakan kejahatan hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/2024).
Menurut Ronny, Rossa melakukan aksi ilegal dengan memeriksa dan menyita ponsel Kusnadi beserta gawai milik Hasto.
Dia menyebutkan tindakan itu berawal saat Hasto pada Senin ini sedang menjalani pemeriksaan di sebuah ruangan di KPK.
Tiba-tiba, kata Ronny, seseorang yang memakai masker dan topi mendatangi Kusnadi yang turut mendampingi Hasto di KPK. Saat itu, Kusnadi menunggu di lantai bawah KPK bersama para wartawan dan staf lainnya.
Ronny bercerita orang tersebut yang belakangan diketahui Rossa, meminta Kusnadi naik ke lantai dua di Gedung KPK dengan klaim dipanggil oleh Hasto.
“Jadi, yang disampaikan adalah bahwa Bapak (Hasto) memanggil ke lantai dua, sehingga Saudara Kusnadi ikut karena mengetahui bahwa Bapak (Hasto) memanggil, sehingga yang bersangkutan mengikuti penyidik masuk ke dalam dan ke lantai dua dan saudara yang memanggil ini diduga bernama, penyidik bernama Rossa. Bernama Rossa,” ujarnya.
Ronny mengatakan, Kusnadi ketika berada di lantai dua tidak bertemu Hasto, tetapi justru dipaksa menjalani pemeriksaan dan barang bawaan turut disita.
“Ketika Saudara Kusnadi dipanggil ke atas, ternyata bukan dipanggil oleh Mas Hasto. Ternyata dilakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan pengeledahan dan juga dilakukan penyitaan,” kata Ronny yang juga dikenal sebagai pengacara Bharada Richard Eliezer itu.
Ronny mengaku tidak terima perlakuan Kompol Rossa terhadap Kusnadi, karena staf Hasto itu bukan objek pemanggilan KPK pada Senin ini.
“Di sini kami keberatan karena apa, Saudara Kusnadi bukan merupakan objek dari pemanggilan hari ini. Pemanggilan hari ini adalah panggilan saksi untuk Saudara Mas Hasto Kristiyanto. Kok, tiba-tiba Saudara Kusnadi ini mohon maaf kita melihat seperti dipanggil dengan cara yang menurut saya ini diakali atau dijebak,” kata dia.
Ronny mengatakan aksi Kompol Rossa tehadap Kusnadi yang melakukan penyitaan dan penggeledahan melanggar Pasal 33 dan 39 KUHP.
“Terhadap penyitaan Saudara Kusnadi ini sudah melanggar KUHP pasal 33 Karena tidak ada penetapan dari pengadilan negeri setempat. Kemudian pengeledahannya Ini pengeledahan badan. Kemudian penyitaan menurut kami juga pun melanggar KUHP pasal 39 Terkait dengan penyitaan,” ujarnya
“Maka, perlu kita sampaikan kepada publik Kami menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi kami keberatan terhadap cara-cara yang melanggar hukum dan perlu diketahui oleh publik, barang-barang yang disita itu adalah barang pribadi, Tidak ada kaitannya dengan panggilan atau perkara yang sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” katanya.
Anggota Tim Kuasa Hukum lainnya, Joe Tobing, menambahkan bahwa pihaknya menilai perilaku terhadap staf Hasto tersebut sudah masuk kategori ugal-ugalan.
Secara rasional, publik bisa melihat kehadiran Hasto di KPK adalah sebagai warga negara baik yang memenuhi undangan untuk permintaan keterangan sebagai saksi. Namun yang terjadi justru bukan permintaan keterangan, namun sebuah tindakan ugal-ugalan yang berorientasi jadi skandal.
“Ini kan kasusnya (Pak Hasto) dipanggil sebagai saksi, tapi hari ini penyidik yang bernama Rossa, sudah secara dengan ugal-ugalan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik stafnya pak Hasto yang bernama Kusnadi. (Kusnadi) itu dengan semena mena, dibentak-bentak dan terus diintimidasi, diancam, dipaksa. (Padahal Kusnadi) Ini kan gak ada urusannya sama perkara,” urai Joe.
“Dan (saat itu Kusnadi) tidak didampingi, dan semua yang disita itu milik pribadinya mas Kusnadi. Ada ATM, buku tabungan. Jadi kami sangat keberatan atas perilaku ugal-ugalan yang dilakukan Saudara Rossa,” tegas Joe.
Itu sebabnya tim kuasa hukum Hasto akan melakukan tindakan tegas dengan melaporkannya ke Dewas KPK. “Bahwa ini adalah pelanggaran etik berat,” pungkas Joe.
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
