Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, LiraTV.id – Model koalisi kabinet pemerintahan dalam sistem presidensial di Indonesia memang khas, berbeda dengan Amerika dan negara lainnya.
Di Indonesia, terutama pasca reformasi, format koalisi partai dalam penyusunan kabinet lebih menggunakan pendekatan “merangkul” lawan politik yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan.
Pemenang pilpres tidak mengambil semua posisi (the winner take all) dalam pemerintahan. Maka wacana bergabungnya partai Nasdem, PKB dan partai lainnya yang kalah dalam pilpres bukan hal baru.
Kabinet pemerintahan sebelumnya juga dibentuk dengan merangkul partai-partai di luar koalisi yang menjadi lawan politik dalam kompetisi pilpres.
Hal itu terjadi untuk mengatasi problematika presidensialisme di tengah sistem multi partai. Problematika sistem Presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai, apalagi tidak ada single majority party yang memperoleh suara lebih dari 50 persen plus 1.
Persoalan kerap muncul ketika terjadi fragmentasi dan polarisasi yang tinggi sehingga berdampak pada sikap politik di parlemen yang dapat mengganggu relasi lembaga eksekutif dengan legislatif.
Atas dasar itulah siapa pun pemenang pilpres cenderung mengambil langkah politik kompromis dengan merangkul lawan politik untuk menghindari deadlock.
Sistem ini di satu sisi menciptakan stabilitas pemerintahan tetapi di sisi lain kabinet pemerintahan yang dibentuk dari hasil kompromi ini mmenyebabkan prinsip check and balance tidak berjalan maksimal.
Pada konteks yang lain, koalisi gemuk tak jarang menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan tidak efisien. Apalagi jika prinsip dasar pembentukan kabinet pemerintahan sekadar dimaknai bagi bagi kekuasaan, maka orientasi pembangunan nasional bisa bergeser menjadi sekadar pemenuhan kepentingan kelompok.
Karenanya, perlu ada partai di luar pemerintahan yang berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar ada check and balance yang diharapkan meminimalisasi terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power).
Karyono Wibowo
Pakar Politik/Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI)
