Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, LiraTV.id – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid meminta agar semua pihak, terutama para kepala daerah, baik Pj Bupati maupun Bupati definitif, agar jangan membuat kekacauan pemilu.
Kepala daerah harus menjaga sikap netral dalam proses penghitungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) yang masih berlangsung.
“Memang penghitungan Pileg belum selesai, hendaknya kepala daerah jangan bersikap arogan. Kita tau banyak kepala daerah yang merupakan kader partai, maka harus objektif, dan menunjukkan sikap yang mengakomodir semuanya,” kata Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Senin (26/2/2024).
Habib Syakur mengingatkan pelanggaran terhadap netralitas Kepala Daerah sangat berdampak besar bagi proses Pemilu yang jurdil. Sebab jabatan Gubernur, bupati, Wali Kota bisa mempengaruhi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan.
Kata Habib Syakur, kepala daerah jangan sekali-kali mendukung caleg-caleg dari partai tertentu, lantas mengangkangi hasil suara caleg dari partai lainnya. Karena objektivitas kepala daerah harus bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.
“Jangan sampai ada luka gara-gara kecurangan. Kepala daerah ini terutama jangan arogan. Sebab selama ini diduga kepala daerah membantu kemenangan koalisi partainya dalam Pileg,” ungkap Habib Syakur.
Ia menyontohkan, ada dugaan bahwa terjadi ketidaknetralan Pj. Bupati Pasaman dan Bupati Pasaman Barat yang mendukung caleg dari partai tertentu dengan memanfaatkan wewenangnya.
“Patut diduga di Pasaman dan Pasaman Barat. Kepala daerah kalau tidak netral itu dampaknya parah. Sebab ini bisa terkait anggaran penyelenggara, netralitas ASN, bahkan dalam rekapitulasi suara juga bisa dipengaruhi dan hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu menurun,” lanjutnya.
Habib Syakur menyerukan pemilu damai terus dikedepankan. Kalah menang biasa dalam proses demokrasi, sehingga yang kalah jangan bereaksi berlebihan.
“Sudah lah. Kita harus benar benar. Kalau mau berjuang maka berjuanglah dengan mekanisme jalur konstitusi. Ada Bawaslu, ada MK. Dan pasti pemerintah akan objektif,” ungkapnya.
Terkait hak angket, Habib Syakur menilai usulan itu sudah tidak perlu jika semua pihak bisa berlapanga dada dan dewasa menerima apa pun hasil pemilu.
“Kedewasaan menerima kekalahan. Saya lihat itu tidak ada. Padahal kalah menang itu biasa, maka sekarang perlu ada rekonsiliasi. Harus saling merangkul di antara satu sama lain, terutama antar-tim pemenangan,” tuntas Habib Syakur.
