Jakarta, LiraTV.id — Lembaga Anti-Korupsi Uni Eropa (GRECO) dikabarkan tengah melakukan pengusutan terkait pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 yang sudah batal.
Namun dalam hal ini, ada informasi mengenai dana fee yang sudah terlanjur dikeluarkan sebesar USD 20 juta (20 juta dolar AS).
Terkait hal ini, akademisi yang juga pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mengklarifkasi isu tersebut.
Ia mengatakan hal itu saat ditanya wartawan mengenai beredarnya artikel ditulis oleh Jhon William yang diunggah di websiter Meta Nex dan MSN, menyangkut masalah tersebut, pada Jumat (9/2/2024).
“Sekali lagi kita menuntut saja sekarang untuk mengklarifikasi sendiri mungkin Pak Prabowo Subianto dipertanyakan. Karena di berita yang beredar itu dan diplomatic paper yang kita terima dan kawat yang kita terima adalah sekitar 40 persen dari komisi sudah diterima beliau di Qatar dengan dibawa jet pribadi,” kata Connie.
Baginya, hal itu yang paling mungkin dilakukan. Semua tahu bahwa rencana pengadaan Mirage bekas itu sudah batal. Namun walau sekarang sudah batal, European Investigative Order (EIO) takkan berhenti karena ada dugaan penggelapan maupun mark up.
“EIO ini sangat correct terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi alutsista itu sangat hati-hati, jadi masalah ada penggelapan, ada mark up, itu sangat hati-hati,” katanya.
“Masalahnya sekarang ada dokumen bocor dari Ceko, setahu saya kan begitu, bahwa dokumen itu bocor kemudian terdeteksi. Setahu saya lagi EIO sudah mengirimkan ke kawat Kedutaan Besar di Jakarta mempertanyakan. Jadi sekarang yang dalam bahaya adalah EIO itu akan membongkar pasti, kenapa urutannya apa, apalagi kalau kita baca dokumennya,” urainya.
Connie mengaku tidak melakukan investigasi atas hal ini. Ia hanya mendapat informasi dari rekan diplomatnya dan yang berada di sektor pertahanan.
“Sekali lagi saya tidak investigasi. Jadi saya cuma ngomong apa yang saya terima dari kawan-kawan diplomat, dari kawan-kawan pertahanan adalah di berita itu komisi 7 persen sudah diterima Pak Prabowo, dengan pesawat pribadi. Padahal yang mesti kita luruskan, satu Mirage sudah batal. Kedua yang kita mesti hati-hati-hati, Indonesia mesti hati-hati, tuntutan EIO ini akan panjang. Karena EIO melakukan ini dan akan sampai ke akarnya, benar atau tidaknya kan tidak tahu,” tambah Connie.
Apakah KPK perlu turun tangan membantu? Connie menilai GRECO dan EIO jauh lebih powerfull dari KPK.
“Karena apa? Saya pikir, EIO itu punya elemen kuat sekali. Bayangkan saya saja sempat melihat kawat dia ke Kedutaan Amerika, artinya EIO sangat menjaga kehormatan currency-nya dengan baik supaya dapat menjaga masyarakat dunia,” ujar Connie.
“Tugas kita sekarang, akhirnya adalah meyakinkan bahwa (proyek pengadaan) Mirage ini tidak ada, kemudian meyakinkan Pak Prabowo memang tidak menerima (fee) itu,”tandasnya.
Sebelumnya, viral di media sosial soal pemberitaan di media terkait Lembaga anti korupsi Uni Eropa, yakni GRECO dikabarkan tengah menyelidiki skandal pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kemenhan yang dipimpin calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Pembelian pesawat tersebut diketahui disepakati senilai 792 juta USD atau sekira Rp12,3 triliun atau dibeli dengan harga satuan 66 juta USD (sekira Rp1,03 triliun).
Disadur dari Microsoft Network (msn.com), GRECO telah mengirimkan perwakilannya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta pada 25 Januari 2024.
Dalam keterangannya, European Investigation Order (EIO) telah menggelar penyelidikan terhadap perusahaan asal Ceko yang menjembatani pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5.
Penyelidikan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan besar terhadap dugaan pengaruh Qatar atas para anggota parlemen Eropa untuk mengamankan kepentingan negara Timur Tengah tersebut.
Dalam penyelidikannya, GRECO meminta Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk memberikan bantuan terhadap penyelidikan korupsi di internal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) terutama yang berkaitan dengan Qatar.
Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan penyelidikan GRECO dan EIO berfokus pada transaksi bermasalah 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang dibeli Kemenhan pada Januari 2023.
Padahal pesawat Mirage 2000-5 tersebut pernah ditawarkan Qatar kepada Indonesia secara gratis pada 2009 yang lalu. Kala itu Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menolak tawaran tersebut dengan pertimbangan biaya pemeliharan yang mahal.
Di artikel yang diunggah MSN ada bagian yang menyebut Prabowo sudah menerima komisi USD 20 juta, lengkapnya dituliskan sebagai berikut:
“Banyak pertanyaan yang muncul mengenai kesepakatan pembelian jet tempur yang dilakukan Prabowo pada Januari 2023, dimana Indonesia harus membayar $792 juta untuk 12 pesawat Mirage 2000-5 yang sebelumnya digunakan oleh Angkatan Udara Qatar.
Jadi, ketika Prabowo pergi ke Uni Emirat Arab untuk menanyakan tentang pesawat tempur Mirage, pihak Qatar mengetahui hal itu dan memutuskan untuk menawarkan kesepakatan yang lebih baik.
Mereka tahu bahwa Prabowo tertarik untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi, jadi ketika dia mengunjungi Doha pada Januari 2023, mereka menawarinya Mirage bersama dengan potongan 7 persen dari kesepakatan untuk mendanai kampanye pemilihannya.
Hal ini, menurut sumber anonim yang setuju untuk tidak disebutkan namanya, disetujui secara pribadi oleh Menteri Negara Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah.
Uang sogokan sebesar 7 persen tersebut berjumlah $55,4 juta, lebih dari cukup untuk membiayai kampanye kepresidenan Prabowo.
Menurut beberapa pelapor, Prabowo diberi uang tunai sebesar 20 juta dolar AS pertama kali dengan menggunakan jet pribadi di bandara Doha.”
Di sisi lain, awal tahun ini Pemerintah RI disebut menunda rencana pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Juru bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membeberkan alasan penundaan pembelian pesawat tempur tersebut.
“Betul,” kata Dahnil saat dikonfirmasi, Kamis (4/1/2024). Dahnil menjawab pertanyaan apakah benar pembelian pesawat Mirage dari Qatar ditunda.
Dahnil menyebut alasan penundaan pembelian pesawat tersebut yakni keterbatasan fiskal. Saat ini, pemerintah akan melakukan retrofit atau peningkatan terhadap pesawat F-16 yang dimiliki Indonesia.
“Keterbatasan kapasitas fiskal kita, untuk mengisi kekosongan sementara menunggu Rafale Dassault yang sudah dipesan maka dilakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat F-16, Sukhoi kita,” katanya.
“Tentu (penundaan disepakati Kemenkeu dan Kemhan)” kata Dahnil.
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
