Jakarta, LiraTV.id – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai Pemerintah harus terus mengambil simpati rakyat dalam proyek Rempang Eco-City, dan tak bisa hanya mengandalkan Perpres.
“Jadi menurut saya tak bisa serta merta berpedoman pada Perpres 78 tahun 2023, karena belum menyelesaikan semua persoalan Rempang Eco-City,” ujar Habib Syakur kepada awak media via WA Call, Jumat (19/1/2024).
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 78 Tahun 2023 pada 8 Desember 2023, mengatur tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
Menurut Habib Syakur, meskipun sudah ada Perpres dan BP Batam sudah mulai groubdbreaking untuk perumahan warga terdampak Rempang Eco-City, tetap saja potensi persoalan masih bisa muncul jika tidak ada langkah antisipasi.
“Sudah Ground Breaking iya, tapi
Pemerintah harus tetap ajak tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, wajib bersosialisasi kepada masyarakat Rempang. Jangan abai, gitu loh,” lanjutnya.
Ia menyebut BP Batam harus proaktif berkomunikasi dengan pemerintah. Di sisi lain, Pemerintah wajib berterimakasih kepada para pengusaha yang mau pro-aktif berinvestasi sekaligus memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Pemerintah harus berterimakasih pada bapak Tomy Winata, yang memang pengusaha nasional mempersiapkan segala aspek, dan berusaha secara benar dalam menjalankan proyek Rempang Eco City. Pak Tomy Winata menyentuh masyarakat dengan humanis,” ungkap Habib Syakur.
“Saya yakin dan percaya para pengusaha yang dikomando Pak Tomy Winata ingin membawa rakyat Rempang dalam keadaan sejahtera,” tuntas Habib Syakur.